 |
| Foto : Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPC GMPI) Kecamatan Jayakerta |
Nuansametro.com - Karawang | Audiensi yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPC GMPI) Kecamatan Jayakerta kepada Pemerintah Kecamatan Jayakerta berujung antiklimaks. Forum yang sedianya menjadi ruang klarifikasi publik terkait pengelolaan anggaran justru berakhir dengan aksi walk out, Rabu (15/4/2026), setelah Camat Jayakerta tidak hadir.
Pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran kecamatan, khususnya dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas.
Namun, harapan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pengambil kebijakan pupus. Pihak kecamatan hanya diwakili unsur teknis, seperti Sekretaris Kecamatan, Kasubag Keuangan dan Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, serta operator.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Camat Jayakerta tengah menghadiri agenda lain di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama perangkat Desa Kemiri.
Ketua DPC GMPI Kecamatan Jayakerta, Fuad Hasan, menilai ketidakhadiran camat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
“Audiensi ini bukan forum seremonial, tapi ruang klarifikasi atas penggunaan anggaran. Ketika camat tidak hadir, publik berhak menilai ada yang dihindari,” tegas Fuad.
Ia menegaskan bahwa kehadiran unsur teknis tidak cukup untuk menjawab persoalan yang bersifat strategis. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan GMPI berkaitan langsung dengan kebijakan, sehingga membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan penuh.
“Yang kami butuhkan adalah jawaban dari pengambil keputusan. Tanpa itu, forum ini kehilangan substansi,” ujarnya.
GMPI menilai absennya camat justru memperkuat kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan. Dalam konteks keuangan daerah, keterbukaan informasi dinilai sebagai kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kalau pejabatnya tidak hadir dan pertanyaan tidak dijawab, yang muncul justru spekulasi,” lanjutnya.
Sebagai bentuk protes, GMPI memutuskan menghentikan audiensi dan melakukan walk out. Sikap tersebut disebut sebagai peringatan keras terhadap pemerintah kecamatan agar lebih serius menghargai forum resmi dan tuntutan transparansi.
“Ini bukan sekadar walk out, tapi bentuk ketegasan kami terhadap forum yang tidak menghadirkan pihak yang bertanggung jawab,” kata Fuad.
GMPI memastikan akan kembali melayangkan surat permohonan audiensi dan menegaskan bahwa pertemuan berikutnya harus dihadiri langsung oleh Camat Jayakerta.
“Kami ingin jawaban langsung, bukan melalui perwakilan,” tegasnya.
Lebih jauh, GMPI membuka peluang menempuh langkah lanjutan jika tidak ada respons serius dari pemerintah kecamatan. Mulai dari aksi terbuka hingga mendorong audit oleh Inspektorat, bahkan pelaporan ke aparat penegak hukum.
“Kalau ini terus berulang, kami akan bergerak lebih jauh. Ini soal akuntabilitas anggaran, bukan hal sepele,” tandasnya.
GMPI pun mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Jika forum klarifikasi saja dihindari, maka publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?” pungkasnya.
• JEK
0 Komentar