 |
| Foto : Suasana morning briefing virtual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak memanas, Senin (6/4/2026). (Istimewa) |
Nuansametro.com - Karawang | Suasana morning briefing virtual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak memanas, Senin (6/4/2026). Aep Syaepuloh secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap rendahnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai abai terhadap agenda strategis pemerintah daerah.
Dalam forum yang diikuti ratusan ASN lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Karawang, Aep menyoroti banyaknya pejabat struktural mulai dari sekcam, kepala bidang hingga kepala seksi yang tidak hadir tanpa keterangan jelas.
“Ini sudah jelas di surat edaran. Saya saja sedang sakit, tapi tetap hadir karena komitmen. Kalau ingin dihargai, ya harus bisa menghargai juga,” tegasnya dengan nada tinggi.
Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Briefing tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan penting terkait efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintahan.
Namun ironisnya, saat pimpinan daerah telah siap, justru banyak peserta yang menunjukkan ketidaksiapan, bahkan ketidakhadiran.
Aep langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata ASN yang mangkir dan menjatuhkan sanksi tegas.
“Dinas mana, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mengancam akan membawa persoalan ini ke forum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk proses mutasi.
Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pelanggaran disiplin tidak akan lagi ditoleransi.
“Kalau seperti ini terus, kita mutasi. Tidak ada kompromi,” tandasnya.
Menurut Aep, ketidakhadiran ASN mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi yang sedang didorong, terutama dalam hal efisiensi dan budaya kerja yang profesional.
Padahal, pada hari yang sama, dalam apel sebelumnya, Aep telah menyampaikan arah kebijakan strategis, termasuk efisiensi energi dan transportasi.
Ia bahkan mengapresiasi ASN yang mulai beralih ke pola hidup hemat, seperti menggunakan transportasi umum dan berbagi kendaraan.
Langkah konkret juga telah diterapkan, mulai dari pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH). Pengawasan disiplin diperketat melalui absensi berbasis lokasi dan evaluasi kinerja rutin.
Dari sisi anggaran, kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp1–2 miliar hanya dari lingkup staf, dan berpotensi lebih besar jika diterapkan menyeluruh.
Namun, semangat efisiensi tersebut tercoreng oleh rendahnya kedisiplinan dalam forum resmi. Hal inilah yang memicu reaksi keras orang nomor satu di Karawang itu.
Aep pun menegaskan, ke depan tidak hanya evaluasi yang diperketat, tetapi juga implementasi sanksi nyata bagi ASN yang tidak menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap arah perubahan birokrasi.
“Ini bukan sekadar formalitas. Ini forum strategis. Kalau tidak siap, jangan jadi bagian dari sistem,” pungkasnya.
• Rls
0 Komentar