WFH ASN Mulai April, Bupati Aep Syaepuloh Kecualikan Layanan Publik Vital di Karawang

Foto : Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. (Ist)

Nuansametro.com - Karawang | Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mulai awal April 2026. 

Skema ini akan diberlakukan satu kali dalam sebulan, setiap hari Rabu pada pekan pertama.

Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Aep menegaskan, sejumlah sektor pelayanan publik tetap harus bekerja dari kantor demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

“Semua OPD wajib melaksanakan WFH, kecuali kantor pelayanan dan perizinan seperti DPMPTSP, Disdukcapil, tenaga kesehatan, dan sektor pendidikan. Itu tidak mungkin WFH,” ujar Aep, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran dan operasional, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. 

Saat ini, Pemkab Karawang mengaku telah menyiapkan skema pelaksanaan, dan tinggal menunggu regulasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain penerapan WFH, Aep juga mendorong perubahan pola mobilitas ASN. Ia meminta pegawai pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada kendaraan dinas.

“Termasuk penghematan penggunaan kendaraan dinas. ASN didorong beralih menggunakan transportasi umum, transportasi daring, atau bersepeda saat berangkat ke kantor,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aep menyebut kebijakan efisiensi ini tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh pemerintah daerah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan dampak global, khususnya akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi terburuk. Daerah harus adaptif dan efisien,” tegasnya.

Rencana ini memunculkan dua sisi sekaligus: di satu sisi diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur digital dan disiplin kerja ASN agar pelayanan publik tetap optimal meski sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah.

Pemkab Karawang pun kini ditantang memastikan bahwa kebijakan WFH tidak sekadar simbol efisiensi, tetapi benar-benar berdampak pada kinerja birokrasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

• NP