 |
| Foto : emak-emak warga Lingkungan IX, Perwira II, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur mendatangi Kantor Camat Medan Timur. |
Nuansametro.com - Medan | Puluhan emak-emak warga Lingkungan IX, Perwira II, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur mendatangi Kantor Camat Medan Timur di Jalan HM Said, Jumat pagi (6/3). Mereka melakukan aksi protes menolak pengangkatan M. Salim sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) IX yang dinilai tidak lagi mendapat kepercayaan warga.
Aksi yang awalnya berlangsung damai sempat memanas setelah massa menunggu lebih dari tiga jam tanpa kepastian bertemu camat. Para ibu rumah tangga itu terlihat membawa poster penolakan terhadap M. Salim. Situasi baru mereda setelah Camat Medan Timur akhirnya keluar dari ruangannya dan mempersilakan perwakilan warga masuk ke aula kantor camat untuk menyampaikan aspirasi.
Di hadapan camat dan sejumlah pejabat kecamatan, warga menyampaikan keberatan keras atas keputusan tersebut.
“Kami tidak mau Pak M. Salim menjadi Kepling kami lagi. Saat beliau menjabat sebelumnya, dia tidak amanah dan mengecewakan warga,” ujar Irmawati, salah seorang warga, kepada wartawan.
Warga menilai sosok yang lebih layak memimpin Lingkungan IX adalah Endang Priska, yang menurut mereka mendapat dukungan mayoritas masyarakat.
“Endang mendapat dukungan sekitar 350 suara. Selama ini dia dikenal humanis dan membantu warga tanpa mempersulit. Bahkan banyak urusan warga diurus tanpa biaya,” kata Rini, warga lainnya.
Sebaliknya, warga menuding saat M. Salim menjabat Kepling pada periode 2021–2022, berbagai pelayanan administrasi kepada masyarakat justru kerap disertai pungutan.
“Setiap urusan surat menyurat selalu ada biaya. Semua pakai uang. Itu sebabnya kepercayaan masyarakat sudah hilang,” tambah Rini.
Selain persoalan pungutan, warga juga mengungkap sejumlah alasan lain yang menjadi dasar penolakan. Mereka menilai selama menjabat, Salim tidak responsif terhadap keluhan warga, pelayanan administrasi lambat, serta bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat diduga tidak tersalurkan dengan baik.
“Bantuan untuk masyarakat banyak yang tidak sampai. Bahkan ada yang katanya ditimbun di rumah,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika muncul dugaan bahwa proses pengangkatan Kepling tersebut tidak sepenuhnya transparan. Sejumlah warga menduga adanya praktik “settingan” atau intervensi pihak tertentu dalam proses penilaian.
Mereka bahkan menyebut pengangkatan tersebut diduga kuat melibatkan kepentingan oknum pejabat kecamatan dan pihak lain.
Namun Camat Medan Timur, Fernanda, menegaskan bahwa pengangkatan Kepala Lingkungan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebut keputusan tersebut berdasarkan hasil penilaian resmi.
“Pengangkatan Kepling mengikuti aturan yang diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 dan Perwal Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan,” jelas Fernanda.
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, M. Salim memperoleh nilai lebih baik dibandingkan kandidat lainnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari massa yang berada di aula. Sejumlah emak-emak berteriak menolak dan menuding penilaian tersebut telah diatur sebelumnya.
“Penilaian apa itu? Sudah diatur dari awal!” teriak beberapa warga sebelum akhirnya meninggalkan aula dengan wajah kecewa.
Tak hanya memprotes pihak kecamatan, warga juga melayangkan kritik kepada Wali Kota Medan, Rico Waas. Mereka menilai pengawasan terhadap proses pengangkatan perangkat lingkungan masih lemah.
Warga bahkan mendesak agar Camat Medan Timur dan lurah setempat dinonaktifkan sementara jika terbukti tidak netral dalam proses tersebut.
“Kami akan datang ke kantor wali kota. Kami minta camat dan lurah diperiksa. Kalau perlu dinonaktifkan,” tegas seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi.
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pengangkatan kepala lingkungan bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Jika aspirasi warga terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes akan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar.
• Tim
0 Komentar