 |
| Foto : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang saat audensi dengan PUPR Karawang. |
Nuansametro.com - Karawang | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang memutuskan walk out dari forum audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang. Sikap tersebut diambil karena pihak dinas dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menanggapi berbagai persoalan proyek infrastruktur yang selama ini menjadi sorotan publik.
Audiensi yang sedianya menjadi ruang klarifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur yang mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru berlangsung tanpa kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
Dari jajaran DPUPR, hanya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dani Firmansyah, yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Padahal sebelumnya, DPD GMPI Karawang telah melayangkan surat permohonan audiensi secara resmi dengan permintaan agar Kepala Dinas PUPR serta seluruh kepala bidang di lingkungan DPUPR hadir untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang.
Namun, harapan tersebut tidak terwujud.
Salah satu pengurus DPD GMPI Karawang, Fuad Hasan, menilai kehadiran hanya satu kepala bidang menunjukkan minimnya keseriusan DPUPR dalam menjawab berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kalau hanya satu kepala bidang yang hadir, kami yakin beliau tidak akan mampu menjawab seluruh persoalan yang ingin kami tanyakan. Apalagi Kepala Dinas PUPR juga tidak hadir. Kami menilai audiensi ini tidak akan menghasilkan apa-apa, sehingga kami memilih walk out,” tegas Fuad, Rabu (11/3/2026).
Fuad menegaskan bahwa GMPI Karawang akan menjadwalkan ulang audiensi dengan DPUPR dalam waktu dekat. Dalam pertemuan berikutnya, mereka meminta agar Kepala Dinas dan seluruh kepala bidang hadir secara langsung agar proses klarifikasi dapat berjalan secara komprehensif.
Menurutnya, audiensi tersebut bukan sekadar forum seremonial, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik dalam proyek pembangunan.
“Kami tidak ingin masyarakat Kabupaten Karawang terus dirugikan oleh proyek-proyek yang dikerjakan asal jadi. Banyak proyek yang akhirnya menjadi temuan BPK, bahkan ada yang mengalami kelebihan bayar,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dasarnya menunjukkan adanya kegagalan pekerjaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Ketika proyek melenceng dari RAB dan menjadi temuan BPK, itu artinya masyarakat Karawang sedang disuguhi proyek gagal. Uang rakyat dipakai, tetapi kualitas pekerjaan jauh dari yang direncanakan,” kata Fuad.
DPD GMPI Karawang juga memberikan ultimatum kepada pihak DPUPR. Jika pada audiensi berikutnya kembali tidak menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, mereka menyatakan siap menggelar aksi damai sebagai bentuk protes.
“Jika audiensi berikutnya kembali diabaikan, kami akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar persoalan organisasi, tetapi soal tanggung jawab penggunaan anggaran publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Karawang, Dani Firmansyah, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dan sejumlah kepala bidang disebabkan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Menurutnya, Kepala Dinas PUPR saat ini tengah mendampingi tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kegiatan pemeriksaan. Adapun beberapa kepala bidang lainnya disebut sedang menjalankan agenda dinas di luar kantor.
Meski demikian, pihak DPUPR disebut tetap membuka ruang komunikasi dan siap memberikan penjelasan pada kesempatan berikutnya apabila audiensi dijadwalkan kembali.
• JEK
0 Komentar