 |
| Ilustrasi AI |
Nuansametro.com - Sumut | Operasional ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara dihentikan sementara. Kebijakan ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah penertiban dan penguatan standar kesehatan serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Penghentian sementara tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 769/D.TWS/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026 tentang pemberhentian operasional sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara.
Ketua BGN Wilayah Kota Pematangsiantar, Dinda Lestari, Senin (9/3/2026), menyampaikan bahwa empat SPPG di Kota Pematangsiantar turut terdampak kebijakan tersebut.
Keempat dapur yang dihentikan operasionalnya sementara yakni SPPG Siantar Sitalasari Bukit Sofa 3, SPPG Siantar Martoba Tanjung Pinggir, SPPG Siantar Utara Baru, dan SPPG Siantar Martoba Tambun Nabolon.
Menurutnya, penghentian sementara ini merupakan bagian dari langkah pembenahan untuk memastikan seluruh dapur program MBG memenuhi standar operasional yang ditetapkan, khususnya terkait higiene, sanitasi, dan pengelolaan limbah dapur.
Sejumlah SPPG diketahui belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan ketentuan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa setiap dapur yang telah beroperasi wajib memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan daerah.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penghentian sementara diberlakukan terhadap dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari tetapi belum mengajukan pendaftaran SLHS.
Berdasarkan data BGN, terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 252 dapur.
Provinsi lain yang juga memiliki SPPG belum terdaftar SLHS antara lain Lampung sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu 4 dapur.
Sementara itu, tiga provinsi lainnya Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.
Harjito menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Ia juga mengimbau para pengelola SPPG yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.
BGN berharap seluruh SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara dapat segera melengkapi persyaratan administrasi dan standar sanitasi.
Dengan demikian, operasional dapur dapat kembali dibuka dan manfaat program Makan Bergizi Gratis tetap dapat dirasakan masyarakat.
• NP
0 Komentar