 |
| Foto : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Kabupaten Karawang saat audensi ke dua dengan DPUPR Karawang |
Nuansametro.com - Karawang | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Kabupaten Karawang kembali menunjukkan sikap tegas terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang. Organisasi tersebut memilih walk out dari forum audiensi setelah menilai pihak dinas tidak menunjukkan keseriusan dalam menanggapi berbagai persoalan proyek infrastruktur yang selama ini berulang kali menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Audiensi yang digelar sebagai ruang klarifikasi atas sejumlah catatan lembaga auditor negara itu justru berlangsung tanpa kehadiran pejabat utama yang memiliki kewenangan strategis. Dari pihak dinas, hanya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dani Firmansyah serta Kepala Bidang Bangunan Andri yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Padahal sebelumnya, DPD GMPI Karawang telah dua kali melayangkan surat resmi permohonan audiensi dengan permintaan agar Kepala Dinas beserta seluruh kepala bidang hadir untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Karawang.
Pengurus DPD GMPI Karawang, Fuad Hasan, menilai absennya pimpinan utama dinas menunjukkan sikap yang tidak menghargai forum audiensi sekaligus mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi publik.
“Audiensi ini menyangkut kepentingan masyarakat Karawang. Namun yang hadir hanya dua kepala bidang. Kami merasa forum ini tidak dihargai dan tidak menunjukkan keseriusan menjawab persoalan yang kami sampaikan,” tegas Fuad, Jumat (13/3).
Hal senada disampaikan Humas DPD GMPI Karawang, Gonaf Lengkong. Ia menilai sikap dinas tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap kontrol sosial masyarakat.
Menurutnya, audiensi bukan sekadar agenda formalitas, melainkan ruang akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran negara dalam proyek pembangunan.
“Kalau pejabat yang bertanggung jawab tidak berani hadir dalam forum audiensi, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan mereka dalam mengelola proyek pembangunan di Karawang,” ujarnya.
Lebih jauh, Gonaf menegaskan bahwa GMPI tidak akan berhenti pada forum audiensi yang dianggap tidak dihargai tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang.
“Kami akan datang kembali, tetapi bukan lagi dengan audiensi. Kami akan datang bersama sekitar 2.000 massa untuk menggelar aksi damai di kantor PUPR Karawang,” katanya.
GMPI juga menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi hingga kasus kelebihan pembayaran.
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek pembangunan.
DPD GMPI Karawang menegaskan bahwa seluruh pejabat di dinas tersebut seharusnya hadir dalam audiensi karena mereka merupakan pihak yang diberi amanah oleh Bupati Karawang untuk menjalankan pembangunan di wilayah tersebut.
“Kami tidak ingin proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR terus berulang dikerjakan secara asal-asalan dan setiap tahun kembali menjadi temuan BPK. Masyarakat Karawang berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas dan transparan,” pungkasnya.
• Kojek
0 Komentar