Aksi Rakyat Tutup Simpang Jomin, KAMI Kritik Gubernur Jabar, Elyasa: "Minta Maaf Tanpa Tindakan Nyata!"

Foto : Penutupan jalan Simpang Jomin oleh ratusan warga. (Ist)

Nuansametro.com - Karawang | Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang menyatakan dukungan penuh terhadap aksi Mahasiswa, Ojek Online, Buruh, dan masyarakat yang tergabung dalam Komite Rakyat Sipil dalam aksi bertajuk “Karawang Darurat Jalan Berlubang”. 

Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik atas buruknya kondisi jalan, khususnya di jalur utama Pantura Karawang, yang tak kunjung diperbaiki.

Aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 2 Februari 2026, dilakukan dengan konvoi dan orasi di empat titik strategis, yakni depan McDonald’s Klari, Fly Over Cikampek, Kantor Binamarga, dan Polsek Jatisari. 

Massa aksi bahkan sempat menutup akses Simpang Jomin, sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap keselamatan masyarakat.

Presidium KAMI Karawang, Elyasa Budianto, menegaskan bahwa maraknya jalan berlubang di jalur Pantura merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi dasarnya.

“Banyaknya jalan berlubang di jalur utama Pantura Karawang membuktikan ketidakmampuan pemerintah menjamin keselamatan rakyat. Jika dibiarkan, korban akan terus berjatuhan. Ini sangat miris memperbaiki jalan berlubang saja pemerintah tidak sanggup,” ujar Elyasa, Selasa (3/2/2026).

Elyasa juga menyoroti video pernyataan maaf Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sempat viral di media sosial. Menurutnya, pernyataan tersebut terkesan naif dan cuci tangan, dengan alasan bahwa jalur Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau soal Pantura dibilang wewenang pusat, lalu mengapa dalam kasus normalisasi irigasi di Desa Sukamakmur dan Wadas—yang jelas-jelas kewenangan PJT, BBWS, dan Pemkab Karawang—justru diambil alih sepenuhnya oleh Gubernur? Di situ semua dilangkahi,” tegas Elyasa.

Lebih lanjut, KAMI menilai argumentasi kewenangan hanya dijadikan tameng politik. Pasalnya, kondisi jalan rusak di Kabupaten Karawang yang jelas merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini juga belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Foto : Elyasa Budianto 

 

“Faktanya, banyak jalan provinsi di Karawang yang rusak dan dibiarkan begitu saja. Lalu di mana aksi nyata Pemprov Jabar? Jangan hanya pandai membuat video permintaan maaf, tapi nihil tindakan,” katanya.

KAMI menegaskan bahwa persoalan jalan berlubang bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat. 

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dinilai saling lempar tanggung jawab, sementara rakyat terus menjadi korban.

Aksi “Karawang Darurat Jalan Berlubang” disebut KAMI sebagai alarm keras bahwa kesabaran publik telah berada di titik nadir. Jika pemerintah terus abai, gelombang perlawanan rakyat dipastikan akan semakin besar.

• Irfan Sahab