Pabrik Pupuk Berdiri di Karawang, Petani Justru Kekurangan, Ada Apa Dengan Tata Kelola Distribusi?

Ilustrasi pupuk padat. (Net)

Nuansametro.com - Karawang | Predikat sebagai lumbung padi nasional kembali dipertanyakan. Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan ketahanan pangan, petani di Kabupaten Karawang justru menjerit karena kelangkaan pupuk. 

Ironisnya, jeritan itu datang dari daerah yang menjadi lokasi berdirinya pabrik pupuk sekaligus baru saja mengantarkan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menerima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI Prabowo Subianto atas kontribusi sektor pangan.

Penghargaan negara ternyata tak sejalan dengan realitas di sawah.

Sejumlah petani di Kecamatan Purwasari mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi untuk musim tanam kali ini. Padahal, kebutuhan pupuk untuk satu hektare lahan mencapai 5 hingga 6 kuintal. Namun kuota yang diterima petani jauh dari cukup, bahkan dinilai tidak adil dan sarat kepentingan.

“Tesarua menangna aya loba, aya nu saetik yawahna menang loba,” keluh seorang petani dengan logat Sunda kepada awak media, Kamis (22/1/2026).

Artinya, distribusi pupuk tidak merata ada petani dengan lahan sempit justru mendapat banyak pupuk, sementara pemilik lahan luas kebagian sedikit.

Pupuk, kata petani, hanya bisa diperoleh melalui ketua kelompok tani, sehingga membuka ruang lebar bagi praktik subjektif dan dugaan permainan distribusi. Kondisi ini sangat kontras dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dulu mah aman. Saya bisa dapat satu ton. Sekarang makin ke sini makin turun. Sekarang cuma dapat 2,5 kuintal. Bahkan ada yang sawahnya sedikit tapi dapat 1,5 kuintal,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana arah tata kelola pupuk di Karawang? Bagaimana mungkin daerah penopang pangan nasional justru gagal memastikan kebutuhan dasar petaninya terpenuhi?

Petani sebagai ujung tombak produksi pangan harus berhadapan dengan birokrasi berbelit, kuota terbatas, dan distribusi yang timpang. Negara hadir lewat penghargaan, tetapi absen saat pupuk dibutuhkan di lapangan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jargon ketahanan pangan hanya akan menjadi retorika kosong, sementara sawah-sawah Karawang perlahan kehilangan daya produksinya.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal penghargaan, melainkan keberpihakan nyata: Apakah kebijakan pangan benar-benar untuk petani, atau hanya berhenti di podium dan piagam kehormatan?

• Bodong