 |
| Foto : Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie |
Nuansametro.com - Serang | Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menjadi lebih dari sekadar seremoni pembuka. Di balik rangkaian acara yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers di Alun-alun Kota Serang, Minggu (30/11/2025), muncul peringatan keras soal masa depan pers Indonesia yang dinilai berada dalam tekanan serius, baik secara ekonomi maupun kebebasan.
Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, menyebut tema HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” memang relevan, namun belum menyentuh akar persoalan struktural yang membelit industri media, khususnya media online dan media lokal.
“Pers hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita menghadapi krisis ekonomi media yang sistemik. Banyak perusahaan pers bertahan dalam kondisi tidak sehat akibat ketimpangan distribusi belanja iklan, dominasi platform digital global, serta lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap media lokal,” ujar Prayogie dalam pernyataan terpisah.
Menurutnya, sebagian besar belanja iklan nasional kini mengalir ke platform digital global dan media sosial. Sementara itu, media pers terutama media lokal dan independen hanya mendapat porsi kecil, yang berdampak langsung pada keberlangsungan redaksi dan kesejahteraan wartawan.
“Ketika ekonomi media tertekan, kualitas jurnalistik sering menjadi korban. Wartawan dipaksa mengejar kuantitas, bekerja dengan upah minim, bahkan tanpa perlindungan kerja yang layak,” katanya.
Lebih jauh, Prayogie mengingatkan bahwa tekanan ekonomi membuka celah intervensi terhadap independensi pers. Media yang bergantung pada iklan atau kerja sama tertentu berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis terhadap kekuasaan maupun kepentingan modal.
Kebebasan Pers Masih Rentan
Selain persoalan ekonomi, MIO Indonesia juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers. Dalam beberapa tahun terakhir, intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis dan media dinilai semakin sering terjadi.
“Ancaman terhadap pers hari ini tidak selalu berupa kekerasan fisik. Tekanan ekonomi, gugatan hukum, pasal-pasal karet, hingga pembatasan akses informasi menjadi cara baru untuk membungkam kritik,” ujar Prayogie.
Ia menilai berbagai kasus pelaporan jurnalis ke aparat penegak hukum, pemanggilan redaksi akibat pemberitaan kritis, hingga upaya penurunan konten jurnalistik di ruang digital menjadi sinyal bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rapuh.
“Pers yang takut dan lemah secara ekonomi tidak akan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Prayogie menekankan bahwa peringatan HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan sekadar perayaan seremonial.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta menjamin kebebasan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
HPN sebagai Momentum Evaluasi
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyatakan HPN 2026 dirancang untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.
“Pers yang sehat harus ditopang perusahaan media yang kuat, wartawan yang sejahtera, serta konten jurnalistik yang berkualitas. Tanpa itu, pers akan kesulitan menjalankan perannya,” ujarnya.
Kick-Off HPN 2026 di Banten diawali dengan senam bersama dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan insan pers.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PWI Banten dan sejumlah mitra, di antaranya Bank Banten, Grup 1 Kopassus, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten.
Acara tersebut dihadiri perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni.
Kapolri dalam sambutannya menekankan peran strategis pers sebagai rujukan informasi terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial.
Menjelang puncak HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda seperti lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, dan focus group discussion (FGD).
Namun bagi MIO Indonesia, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata.
“HPN harus melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola industri media dan memperkuat perlindungan kebebasan pers.
Tanpa keberanian membenahi ekonomi media, tema pers sehat akan sulit diwujudkan,” pungkas Prayogie.
Kick-Off HPN 2026 di Banten pun menjadi pengingat bahwa tantangan pers Indonesia hari ini bukan hanya soal adaptasi teknologi, melainkan keberanian menjaga independensi, memperjuangkan keberlanjutan ekonomi media, dan mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Pewarta: Zul
Sumber: Humas MIO Indonesia
0 Komentar