Ketua Sniper Indonesia Gunawan Peringatkan Bahaya Framing Media di Tengah Kasus KPK Bekasi

Foto : Ketua Umum LSM SNIPER Indonesia, Gunawan.

Nuansametro.com - Bekasi | Pasca operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi yang menyeret tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi, gelombang pemanggilan saksi terus bergulir. 

Sejumlah pihak dari berbagai lini mulai kalangan swasta, aparatur eksekutif, hingga unsur legislatif dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Langkah ini menegaskan bahwa KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, melainkan berupaya membongkar jejaring dan pola dugaan korupsi secara menyeluruh. 

Namun di tengah proses hukum yang masih berjalan, ruang publik justru dipenuhi narasi yang cenderung spekulatif dan sarat kepentingan.

Sejumlah pemberitaan dinilai tidak lagi berdiri sebagai penyampai fakta, melainkan membentuk opini dengan framing tertentu. 

Nama-nama yang belum berstatus tersangka kerap digiring seolah telah terbukti bersalah, tanpa disertai data hukum yang memadai maupun pemahaman utuh terhadap mekanisme penyidikan KPK. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya “trial by media” yang berpotensi mencederai prinsip keadilan.

Ketua Umum LSM SNIPER Indonesia, Gunawan, menilai situasi tersebut patut disikapi secara kritis oleh masyarakat. 

Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, terlebih dalam perkara yang masih dalam tahap pengembangan.

“Publik harus waspada terhadap informasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh. Jangan sampai opini dibentuk oleh narasi yang belum tentu berdasar fakta hukum,” ujarnya.

Gunawan juga mengingatkan bahwa kegaduhan informasi justru dapat mengaburkan substansi persoalan utama, yakni bagaimana praktik dugaan korupsi bisa terjadi dan siapa saja aktor yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum. 

Menurutnya, hanya KPK yang memiliki otoritas penuh untuk menjawab hal tersebut melalui proses penyidikan yang transparan dan akuntabel.

Ia mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tidak terprovokasi oleh isu liar dan tetap mengawal proses hukum secara kritis namun rasional. 

“Serahkan sepenuhnya kepada KPK. Biarkan hukum bekerja, bukan opini,” tegasnya.

Kasus ini menjadi ujian, bukan hanya bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi kedewasaan publik dan integritas media dalam menyampaikan informasi. 

Ketika fakta dan opini bercampur, yang terancam bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

• Kojek