 |
| Foto : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, H. Rusman, saat melakukan kunjungan kerja ke Workshop UPTD Peralatan dan Perbengkelan di Jalan Kosambi KM 14, Kabupaten Karawang, Kamis (8/1/2026). (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, H. Rusman, melakukan kunjungan kerja ke Workshop UPTD Peralatan dan Perbengkelan di Jalan Kosambi KM 14, Kabupaten Karawang, Kamis (8/1/2026).
Kunjungan ini menjadi momentum awal untuk pembenahan pengelolaan aset dan sumber daya manusia di UPTD tersebut.
Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Munajat, ST, SMI, yang baru beberapa hari menjabat, menyambut langsung Rusman dan memaparkan kondisi terkini unit kerjanya.
Munajat menjelaskan beberapa tantangan yang sedang dihadapi, termasuk isu sumber daya manusia.
Menurut Munajat, terdapat sembilan tenaga harian lepas (THL) yang terpaksa diberhentikan karena regulasi yang berlaku, di mana tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi PPPK tidak dapat dipertahankan.
“Secara kemanusiaan tentu berat, karena ada yang sudah bekerja bertahun-tahun. Namun regulasinya sudah jelas dan kami harus menjalankan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Munajat menambahkan, pihak UPTD sebenarnya ingin memberikan bantuan bagi THL yang terdampak, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Selain masalah SDM, kondisi alat berat juga menjadi fokus.
Beberapa alat masih layak pakai, sebagian perlu direparasi, dan sebagian lainnya lebih efisien untuk diganti karena biaya perbaikan hampir setara dengan membeli baru.
Sementara itu, H. Rusman menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan alat berat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan drainase.
Ia juga menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan alat berat yang dinilai belum optimal.
“Ke depan, alat-alat ini akan lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan dedikasi penuh dari seluruh operator dan mekanik,” tegasnya.
Rusman menambahkan, setiap operator harus bertanggung jawab atas satu alat, mulai dari operasional hingga perawatan rutin, agar usia pakai alat bisa lebih panjang.
Ia juga mendorong pengelolaan alat berat secara profesional dan berbasis digital, termasuk sistem peminjaman atau penyewaan yang terintegrasi dalam aplikasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap pengelolaan alat bisa berbasis aplikasi, sehingga lebih profesional dan terorganisir, baik untuk pelayanan internal pemerintah daerah maupun masyarakat,” pungkas Rusman.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan UPTD Peralatan dan Perbengkelan, baik dari sisi SDM, pemeliharaan aset, maupun sistem pelayanan ke depan.
• NP
0 Komentar