 |
| Ilustrasi gabah (net) |
Nuansametro.com - Karawang | Status Kabupaten Karawang sebagai lumbung pangan nasional kembali dipertanyakan. Sejumlah petani di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengeluhkan harga gabah di tingkat petani yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan produsen pangan. Di tengah klaim pemerintah soal ketahanan pangan, petani justru menghadapi kenyataan pahit: harga gabah stagnan dan jauh dari kata layak.
Salah seorang petani setempat berinisial OK mengungkapkan, harga gabah standar saat ini tertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai belum mencerminkan biaya produksi dan risiko usaha tani yang terus meningkat.
“Kalau penyerapan Bulog benar-benar berjalan optimal, harga seharusnya bisa menyentuh Rp6.500 per kilogram. Tapi faktanya tidak,” ujar OK kepada awak media, Rabu (28/1/2026).
Penyerapan Bulog Dipertanyakan
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi gabah masih dilakukan secara langsung di rumah petani. Skema ini memang memudahkan secara logistik, namun membuka ruang besar bagi permainan harga oleh tengkulak.
Minimnya kehadiran negara melalui Bulog membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana peran Bulog benar-benar dirasakan petani di sentra produksi padi nasional?
Petani lainnya di Desa Bayur Kidul menyebut ironi besar terjadi di Karawang. Di satu sisi daerah ini menjadi tulang punggung pasokan beras nasional, namun di sisi lain petaninya justru kesulitan menikmati hasil kerja mereka sendiri.
“Kami ini berada di garda terdepan produksi pangan. Tapi harga yang kami terima justru tidak menguntungkan. Karawang disebut lumbung pangan nasional, tapi petaninya masih terjepit,” keluhnya.
Biaya Produksi Naik, Harga Jalan di Tempat
Sejumlah petani mengungkapkan bahwa harga pupuk, pestisida, ongkos tenaga kerja, hingga biaya pengairan terus mengalami kenaikan. Namun, harga gabah di tingkat petani cenderung stagnan. Tanpa intervensi harga yang jelas, keuntungan petani semakin tergerus, bahkan berisiko merugi.
Kesenjangan ini memperlihatkan lemahnya standardisasi harga gabah yang berpihak pada produsen. Petani menilai kebijakan yang ada lebih menguntungkan tengkulak dan mekanisme pasar bebas, sementara negara absen dalam melindungi marjin keuntungan petani.
Desakan Evaluasi Kebijakan Harga
Petani di Cilamaya Kulon mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan harga gabah di lapangan.
Mereka menuntut intervensi nyata, bukan sekadar retorika soal ketahanan pangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bulog maupun pemerintah daerah terkait keluhan petani tersebut.
Petani berharap status Karawang sebagai penyangga pangan nasional tidak berhenti sebagai simbol, tetapi diwujudkan melalui kebijakan harga yang adil dan berpihak pada mereka yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.
• Red
0 Komentar