 |
| Foto : Warga desa Kemiri kecamatan Jayakerta saat melakukan unjuk rasa. |
Nuansametro.com - Karawang | Bara kemarahan warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, akhirnya meledak. Rabu (21/01/2026), ratusan warga turun ke jalan menuntut transparansi dan kejelasan atas dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana desa yang selama ini dinilai ditutup-tutupi oleh Pemerintah Desa.
Aksi damai yang digerakkan Forum Pemuda Masyarakat Desa Kemiri (FPMDK) ini menjadi puncak akumulasi kekecewaan publik terhadap sikap pemerintah desa yang dinilai abai, defensif, dan enggan membuka ruang klarifikasi sejak polemik dana desa mencuat ke permukaan.
Warga menilai, alih-alih menjelaskan, pemerintah desa justru memilih diam—sikap yang oleh massa aksi dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat.
Usai menggelar aksi di jalan, perwakilan massa yang dipimpin Ketua FPMDK, Teguh Nurdiansyah, mengikuti audiensi di Aula Kantor Kecamatan Jayakerta.
Hadir dalam forum tersebut unsur Muspika, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat Desa Kemiri.
Namun bagi warga, audiensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan ujian nyata keberpihakan negara kepada rakyat desa.
Koordinator Aksi, Samasasmitra, dengan tegas menyatakan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah upaya provokasi, melainkan bentuk perlawanan terhadap pembungkaman informasi publik.
“Kalau sejak awal Penjabat Kepala Desa mau duduk bersama warga dan membuka data secara jujur, tidak akan ada aksi hari ini. Yang kami tuntut sederhana: kejelasan dan transparansi. Tapi justru itu yang tidak pernah kami dapatkan,” tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa sikap tertutup pemerintah desa justru memperbesar kecurigaan publik dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Menurutnya, ketidakjelasan pengelolaan dana desa adalah bom waktu.
“Warga tidak ingin terus turun ke jalan, tapi kami juga menolak dibungkam dengan janji-janji kosong tanpa kepastian hukum dan audit yang jelas,” tambah Samasasmitra.
Warga mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan isu baru. Dugaan penyelewengan dana desa telah mencuat sejak musyawarah desa pada 31 Januari tahun lalu.
Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta indikasi penyimpangan dana desa disebut telah disampaikan, namun tak pernah ditindaklanjuti secara transparan.
Ironisnya, hingga kini tidak ada penjelasan resmi yang mampu menjawab kegelisahan warga. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan dana desa yang jauh dari prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik.
Warga juga menegaskan bahwa pengunduran diri Penjabat Kepala Desa jika benar terjadi—bukanlah solusi akhir. Mereka menuntut audit menyeluruh dan penelusuran hukum agar setiap rupiah dana desa benar-benar kembali pada kepentingan masyarakat, bukan menguap di balik meja kekuasaan desa.
Aksi ini menjadi peringatan keras: ketika pemerintah desa menutup diri, rakyat akan membuka suara. Dan ketika transparansi diabaikan, jalanan menjadi ruang terakhir bagi warga untuk menuntut keadilan.
• Kojek
0 Komentar