 |
| Foto : Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. (Ist) |
Nuansametro.com - Jombang | Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyoroti polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang dinilainya telah memicu konflik dan perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
Hal tersebut disampaikan Yenny saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah dalam acara Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/12/2025) malam.
“Saya prihatin dengan apa yang terjadi di NU akhir-akhir ini. Kebijakan pemberian izin tambang oleh pemerintah kepada PBNU telah memicu perpecahan di level atas ormas Islam terbesar di Indonesia,” ujar Yenny.
Yenny mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi mengenai persoalan tersebut dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.
Ia juga menceritakan bahwa pada hari yang sama dirinya dihubungi langsung oleh Luhut. Dalam percakapan tersebut, Luhut menyampaikan pandangannya yang sejak awal menolak pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.
“Tadi siang saya ditelepon Pak Luhut, diajak makan siang, dan bercerita tentang perkembangan politik nasional. Ada satu hal yang beliau sampaikan dan saya ingin menyampaikannya kepada publik dengan izin beliau,” kata Yenny, yang juga menjabat Ketua BPIS PBNU.
Menurut Yenny, Luhut menilai pengelolaan tambang bukanlah perkara sederhana dan membutuhkan keahlian khusus. Karena itu, ia disebut menolak menandatangani kebijakan tersebut.
“Beliau mengatakan sejak awal tidak setuju ormas diberi tambang. Bahkan Pak Luhut menolak menandatangani kebijakan itu karena beliau paham betul betapa sulitnya mengelola tambang,” ungkap Yenny.
Lebih lanjut, Yenny menyebutkan bahwa kebijakan tersebut didorong oleh salah seorang menteri. Ia juga mengungkap informasi yang beredar di kalangan jurnalis bahwa izin tambang diberikan kepada ormas-ormas keagamaan yang memiliki afiliasi politik.
“Saya sempat bertanya, siapa yang ngotot memberikan tambang itu. Disebutkan seorang menteri. Bahkan teman-teman wartawan menyampaikan bahwa izin tersebut diberikan kepada ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” bebernya.
Terkait pengelolaan tambang oleh PBNU, Yenny berharap izin tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Ia mengaku sependapat dengan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang menyarankan agar NU tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.
“Saya setuju tambang itu dikembalikan ke pemerintah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, dampaknya bisa sangat besar,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Yenny menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan kepada ormas Islam dalam bentuk bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
“Kalau pemerintah ingin memberikan bantuan sebagai bentuk penghormatan, sebaiknya berupa dana. Dana itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat. Kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar,” tandas Yenny.
Di akhir sambutannya, Yenny mengajak seluruh warga NU untuk kembali bersatu dan menjaga marwah organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.
“Saya mohon maaf jika pernyataan ini menyinggung. Ini adalah seruan moral agar kegelisahan warga NU bisa terjawab. Mari kita selamatkan organisasi ini, karena NU adalah rumah besar, bukan hanya bagi umat Islam Indonesia, tetapi juga umat Islam dunia,” pungkasnya.
• Irfan Sahab
0 Komentar