Serapan Anggaran Pemkab Karawang Capai 86 Persen, Banggar DPRD Optimistis Tembus 90 Persen

Foto : Rapat evaluasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin malam, 15 Desember 2025. (Ist)

Nuansametro.com - Karawang | Memasuki pekan ketiga triwulan keempat Tahun Anggaran 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat evaluasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin malam, 15 Desember 2025.

Anggota Banggar DPRD Karawang, Natala Sumedha, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi serapan anggaran hingga data cut off 15 Desember 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. 

Pendapatan daerah yang terdiri dari tiga komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah telah mencapai 86,07 persen atau sebesar Rp5,072 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga tercatat sebesar 76,69 persen atau Rp4,872 triliun.

Natala menjelaskan, untuk pekerjaan fisik di berbagai OPD, rata-rata progres pengerjaan telah melampaui 85 persen. Namun demikian, proses pencairan anggaran sempat terkendala akibat sistem SIPD Nasional yang mengalami gangguan selama beberapa hari. 

Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta antrean penagihan dari pihak ketiga melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Secara keseluruhan, capaian serapan anggaran per triwulan sudah mendekati harapan kami. Masih ada sisa waktu sebelum tutup buku akhir tahun 2025, sehingga kami optimistis serapan bisa menembus di atas 90 persen,” ujar Natala.

Ia menegaskan, Banggar DPRD Karawang meminta seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama agar proses realisasi anggaran dapat berjalan optimal hingga akhir tahun. 

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta melakukan monitoring serapan anggaran secara harian.

“Monitoring harian sangat penting agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Targetnya jelas, serapan anggaran maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.

• NP