 |
| Foto : Presiden Prabowo saat mengunjungi warga yang terdampak bencana di Sumatera. (Ist) |
Nuansametro.com - Bogor | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Sumatera, termasuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat bersama sejumlah menteri yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 14 Desember 2025.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resmi kepada media.
“Presiden menegaskan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatera dapat diselesaikan secepat mungkin,” ujar Teddy.
Rapat tersebut digelar usai Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas langkah-langkah strategis penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari pemulihan hingga pemenuhan kebutuhan pengungsi.
Selain percepatan pembangunan hunian, Presiden juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
Ia meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya di lokasi-lokasi paling terdampak.
“Presiden meminta penambahan alat berat secara maksimal, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di wilayah yang terdampak paling parah,” jelas Teddy.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebelumnya menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan dilibatkan dalam pembangunan hunian sementara bagi para korban bencana.
Huntara tipe 36 tersebut akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Adapun hunian tetap akan dibangun dengan anggaran Rp60 juta per unit.
Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk mencabut atau mengurangi Hak Guna Usaha (HGU) secara sementara apabila dibutuhkan untuk penyediaan lahan pembangunan rumah bagi warga terdampak.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara atau dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo dalam rapat koordinasi dengan para menteri dan lembaga di Aceh, Minggu malam, 7 Desember 2025.
Di sisi lain, BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera terus bertambah. Hingga Minggu, 14 Desember 2025, total korban meninggal mencapai 1.016 jiwa, meningkat dari 1.006 jiwa sehari sebelumnya.
“Total korban meninggal dunia sebanyak 1.016 jiwa. Sebelumnya tercatat 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Minggu.
Sementara jumlah korban hilang tercatat sebanyak 212 jiwa, menurun dari 217 jiwa pada Sabtu, 13 Desember 2025. Selama sepekan terakhir, jumlah korban hilang berkurang sebanyak 58 orang.
Abdul Muhari juga menyebut jumlah pengungsi terus menurun. Per Minggu, 14 Desember 2025, tercatat sebanyak 624.670 pengungsi, berkurang dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 654.542 jiwa.
“Jumlah pengungsi di lokasi bencana terus berkurang seiring dengan upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan pemerintah,” tutupnya.
(David Hardson S)
0 Komentar