 |
| Foto : Asep Agustian, SH.,MH. |
Nuansametro.com – Karawang | Pernyataan Sekretaris Korpri Karawang, Geri Samrodi, terkait kebijakan pemberian dana kepada para pensiunan PNS kembali memantik polemik. Penjelasan Geri yang menyebut bahwa pemberian dana Rp7 juta hanya merupakan “kadeudeuh” dan bukan berasal dari iuran bulanan anggota, menuai kritik tajam dari pengamat Sosial Politik Karawang, Asep Agustian.
Asep menilai pernyataan Geri yang dimuat dalam Harian Umum Karawang Bekasi edisi 2 Desember itu berpotensi memperkeruh suasana di internal Korpri. Ia bahkan tak ragu menyebut penjelasan tersebut sebagai pernyataan “ngawur”, “ngaco”, dan menyesatkan publik.
“Nah, ini pernyataan ngawur. Pernyataan sekretaris Korpri loh ini. Ngaco dan membuat kisruh,” tegas Asep.
Dipertanyakan, Kadeudeuh atau Iuran Anggota?
Geri sebelumnya menyatakan bahwa pemberian Rp7 juta diberikan berdasarkan keterbatasan anggaran, dan menegaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari iuran ASN selama masa kerja.
“Ini hanya bentuk kadeudeuh. Karena mempertimbangkan efisiensi anggaran, kami hanya bisa memberikan sebesar Rp7 juta,” ujar Geri.
Namun, pernyataan itu justru dianggap janggal oleh Asep. Ia mempertanyakan logika penggunaan istilah “efisiensi anggaran” dan “kadeudeuh” apabila dana tersebut sejatinya bersumber dari iuran anggota Korpri.
“Kok ada efisiensi? Emang ini uang negara? Atau ini bentuk penekanan bahwa Korpri tidak mampu membayar lalu digeser bahasanya jadi kadeudeuh? Itu tidak bisa. Dialihkannya juga salah,” tandasnya.
Perbandingan Nominal yang Janggal
Asep juga menyoroti adanya disparitas dalam besaran dana yang diterima para pensiunan. Ia mempertanyakan dasar perhitungan angka Rp7 juta, sementara sebelumnya ada pensiunan yang dikabarkan menerima hingga Rp14 juta.
Menurutnya, jika memang iuran anggota dihitung secara proporsional, maka mereka yang rutin membayar semestinya menerima hak sesuai jumlah simpanannya.
“Yang penuh membayar, bayarkan haknya. Mau 9 juta, 10 juta, 11 juta, itu hak mereka. Tapi kalau ada yang bolong iurannya, itu yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Kisruh Internal Korpri dan Desakan Transparansi
Asep menilai persoalan ini semakin membesar lantaran jajaran pimpinan Korpri tidak satu suara. Ia menyebut perbedaan pendapat antara Wakil Ketua, Ketua, dan Sekretaris justru memperburuk citra Korpri.
Bagi Asep, kegaduhan ini adalah indikasi kegagalan Korpri dalam menyelesaikan masalah secara internal.
“Ini bentuk kegagalan Korpri. Seharusnya penyelesaian dilakukan dengan proporsional, jelas, dan transparan,” ujarnya.
Hindari Lapor APH, Ajak Pensiunan Bertemu Bupati
Menanggapi keresahan para purna PNS, Asep mengimbau agar mereka tidak tergesa-gesa membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum.
Ia menilai penyelesaian melalui komunikasi dengan Kepala Daerah lebih elegan dan menjaga marwah ASN.
“Jangan sedikit-sedikit lapor. Kita punya Bupati. Bertemulah dengan Bupati,” pesannya.
Asep percaya Bupati Aep Saepulloh mampu mengambil langkah bijak untuk menuntaskan polemik ini.
Dinamika yang Belum Usai
Polemik terkait dana iuran dan pemberian “kadeudeuh” ini tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Para pensiunan menuntut kejelasan sumber dana, dasar perhitungan nominal, dan konsistensi pelaksanaan hasil Muscab.
Asep menegaskan bahwa hanya dengan ketegasan, transparansi, dan keterbukaan Korpri dapat memulihkan kepercayaan para anggotanya.
• Irfan Sahab
0 Komentar