 |
| Foto : Ketua FKUB, Angga Dhe Raka |
Nuansametro.com - Karawang | Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) melayangkan kritik keras terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat Kabupaten Karawang. Kritik itu mencuat setelah FKUB menemukan sebuah kendaraan dinas berpelat merah beroperasi dengan pajak mati lebih dari satu tahun.
Kendaraan yang dimaksud adalah Toyota Avanza dengan pelat merah T 1272 F, yang tercatat terakhir membayar pajak pada April 2023.
Ketua FKUB, Angga Dhe Raka, menilai temuan ini sebagai bukti nyata bobroknya tata kelola aset daerah serta mandeknya fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemkab Karawang.
“Kalau mobil dinas saja pajaknya mati dan tetap dibiarkan jalan, lalu apa yang sebenarnya dikerjakan BPKAD dan Inspektorat? Ini bukan sekadar kelalaian, ini pembiaran sistemik yang mempermalukan institusi daerah,” tegas Angga, Senin (8/12/2025).
BPKAD Dinilai Gagal Kelola Aset
Menurut Angga, BPKAD memiliki tugas langsung memastikan kendaraan dinas tercatat, dirawat, dan taat administrasi, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan sebaliknya.
“Setiap tahun daerah menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas, termasuk pajak. Kalau pajaknya mati, artinya BPKAD gagal mengontrol dan memastikan efisiensi penggunaan APBD,” ujarnya.
Ia menilai kegagalan ini menunjukkan hilangnya fungsi dasar BPKAD sebagai pengelola aset publik.
“Kalau aset pemerintah saja tidak bisa mereka urus dengan benar, bagaimana mereka mengelola miliaran rupiah uang daerah? Jangan-jangan aset lain juga bermasalah tapi ditutup-tutupi dalam laporan,” sindirnya.
Inspektorat Disorot: Diam Saat Pelanggaran Terjadi
FKUB juga menyoroti peran Inspektorat yang dianggap tidak menjalankan mandat pengawasan internal dengan maksimal. Temuan pajak mati selama lebih dari setahun, menurut mereka, seharusnya menjadi alarm bagi lembaga pengawas tersebut.
“Inspektorat mestinya jadi penjaga etika birokrasi, bukan menunggu laporan. Fakta lapangan sudah jelas, tapi suara Inspektorat tidak terdengar. Mengapa diam?” kata Angga.
FKUB menilai diamnya Inspektorat menunjukkan adanya disfungsi serius dalam sistem pengawasan Pemkab Karawang.
Duga Ada Penyimpangan Anggaran
Lebih jauh, FKUB menduga bahwa pembiaran pajak mati berpotensi terkait penyimpangan anggaran. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima alokasi dana pemeliharaan kendaraan tiap tahun.
“Kalau anggaran pemeliharaan cair, tapi pajak tidak dibayar, maka harus dipertanyakan: uangnya ke mana?” ujar Angga.
FKUB menyebut kondisi tersebut membuka celah bagi maladministrasi bahkan korupsi kecil yang sistematis.
Desak Pemeriksaan Hingga Transparansi Publik
FKUB telah melayangkan surat kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk turun langsung memeriksa kinerja BPKAD dan Inspektorat Karawang.
Selain itu, FKUB mendesak Pemkab Karawang memublikasikan secara terbuka daftar lengkap kendaraan dinas beserta status pajaknya.
“Kami ingin transparansi total: data kendaraan, pengguna, OPD, dan riwayat pembayaran pajaknya. Kalau tidak berani buka data, berarti memang ada yang disembunyikan,” tegas Angga.
Siap Bentuk Tim Pemantau Aset Daerah
Sebagai langkah lanjutan, FKUB berencana membentuk Tim Pemantau Aset Daerah Independen bersama masyarakat dan media untuk memantau penggunaan kendaraan pelat merah di lapangan.
“Kami akan foto, dokumentasikan, dan laporkan. Kami tidak akan diam menghadapi birokrasi yang malas dan abai,” katanya.
Angga menutup pernyataannya dengan sindiran tajam:
“Integritas tidak bisa dituntut dari rakyat jika pejabat sendiri melanggar aturan. Jangan bicara reformasi birokrasi kalau pajak mobil dinas saja tidak beres.” pungkasnya.
• Kojek
0 Komentar