 |
| Foto : Asep Agustian, SH., MH |
Nuansametro.com - Karawang | Dua proyek strategis di bawah Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang kembali menuai sorotan tajam. Proyek pembangunan jetty di Muara Sedari dan sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya diduga melibatkan tenaga ahli fiktif, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai kualitas dan profesionalitas pengerjaannya.
Proyek Jetty Muara Sedari, yang dikerjakan CV Cakra Buana Utama dengan nilai kontrak mencapai Rp 2,4 miliar, dibangun sepanjang 160 meter dengan tinggi konstruksi 3,5 meter dan waktu pelaksanaan 85 hari kalender.
Sementara proyek sabuk pantai Pakisjaya sepanjang 80 meter dengan nilai Rp 903,48 juta dikerjakan CV Mazel Arnawama Indonesia, dengan tinggi bangunan 2,5 meter, lebar atas 2 meter, dan lebar bawah 9 meter.
Diduga Pinjam Bendera Perusahaan
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian SH MH, kembali menyoroti dua proyek tersebut. Ia mengaku sejak awal menduga pengerjaan proyek tidak akan selesai tepat waktu karena kontraktor disebut hanya meminjam bendera perusahaan lain.
“Saya melihat proyek ini tidak dikerjakan secara profesional. Jika memang perusahaannya asli, seharusnya ada data konkret soal konsultan dan tenaga ahli. Bukan malah digantikan mandor yang mengaku-ngaku wartawan saat dikonfirmasi media,” ujar Asep, Senin (8/12/2025).
Asep menilai Bidang SDA PUPR Karawang selalu menjadi pusat sorotan karena tidak ada proyek yang dianggap membanggakan.
“Saya minta Pak Bupati segera memutasi Kabid SDA. Kabarnya sudah ajukan pengunduran diri, tapi kenapa masih dipertahankan?” tambahnya.
Kemajuan Proyek Baru 30% di Akhir November
Asep mengaku pesimis proyek dapat selesai tepat waktu. Jika pada akhir November 2025 progres diduga baru mencapai 30%, ia menilai mustahil proyek bisa rampung 100% sebelum akhir Desember tanpa mengorbankan kualitas.
“Kalau dipaksa selesai, kualitasnya pasti jelek. Saya minta teman-teman wartawan terus pantau,” tegasnya.
Alasan Banjir Rob Dinilai Tidak Relevan
Sebelumnya, mandor proyek Jetty Muara Sedari menyebut banjir rob menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan. Namun Asep menilai alasan tersebut tidak tepat apabila proyek benar-benar melibatkan konsultan dan tenaga ahli profesional.
“Force majeure memang diakui. Tapi kalau konsultan dan tenaga ahlinya fiktif, ya itu masalah besar,” ujarnya.
APH Dinilai Pasif
Asep juga menyinggung sikap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai terlalu pasif dalam mengawasi proyek pemerintah.
“APH selalu bilang harus tunggu proyek selesai dulu sebelum penyelidikan. Apa salahnya menegur dari awal agar tidak terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran?” kritiknya.
Ia berharap APH melakukan pembinaan sejak dini agar kualitas pekerjaan meningkat dan tidak mengecewakan masyarakat.
Tuntutan Transparansi dan Profesionalisme
Kontroversi ini kembali memunculkan harapan publik agar Dinas PUPR Karawang, khususnya Bidang SDA, lebih transparan dalam pelaksanaan pekerjaan dan memastikan seluruh persyaratan teknis dipenuhi, termasuk keberadaan tenaga ahli yang kompeten.
Hingga kini, pihak Dinas PUPR Karawang belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tenaga ahli fiktif maupun progres terbaru dari kedua proyek tersebut. Publik menanti tindak lanjut atas beragam temuan dan kritik yang disampaikan.
• Kojek
0 Komentar