 |
| Foto : Kantor Dinas PUPR kabupaten Karawang. |
Nuansametro.com - Karawang | Isu panas menerpa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Celotehan internal pegawai yang mencuat ke ruang publik membuka tabir dugaan temuan besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Bidang Jalan dan Jembatan.
Seorang pegawai Dinas PUPR Karawang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa Bidang Jalan dan Jembatan disebut-sebut mendapat temuan signifikan dari BPK pada tahun anggaran 2025.
Meski Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi belum diterbitkan, isu tersebut sudah beredar luas di internal dinas.
“Ya kang, bidang jalan dan jembatan tahun 2025 mendapatkan temuan dari BPK besar. Memang LHP-nya belum keluar karena masih tahun berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/12).
Pernyataan tersebut sontak memantik spekulasi publik terkait kinerja pimpinan Bidang Jalan dan Jembatan. Bahkan, sumber internal itu menyebut bahwa kondisi tersebut mencerminkan rapor merah dalam kepemimpinan kepala bidang yang bersangkutan.
Tak hanya soal temuan, sumber tersebut juga melontarkan kritik pedas terhadap sikap pimpinan bidang yang dinilai tidak menunjukkan mental kepemimpinan.
“Tidak pantas seorang Kepala Bidang, apalagi Plt Sekdin, sedikit-sedikit mengeluh. Jabatan itu penuh risiko dan konsekuensi. Kalau sekarang sudah mengeluh, bagaimana nanti kalau benar-benar jadi Sekdin?” ucapnya dengan nada kecewa.
Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana, mengingat posisi strategis Bidang Jalan dan Jembatan yang mengelola proyek infrastruktur bernilai besar dan menjadi sorotan utama masyarakat Karawang.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Karawang memberikan jawaban singkat.
Ia menyebut tengah mendampingi Bupati Karawang dan tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
“Sedang bersama Bupati, tidak bisa diganggu,” jawabnya singkat seperti dilansir dari Rakyatjelata.com, Selasa (23/12).
Sikap tertutup tersebut justru menambah tanda tanya publik. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi tuntutan utama, terlebih isu temuan BPK menyangkut penggunaan anggaran negara dan kualitas pembangunan infrastruktur.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang terkait dugaan temuan BPK tersebut.
Publik pun menunggu kejelasan, sembari berharap aparat pengawas benar-benar menjalankan fungsinya secara objektif dan profesional.
RJ/NM
0 Komentar