Bertepatan Dengan Hari Antikorupsi Sedunia, KAMI Karawang Kembali Datangi KPK

Foto : M. Jovianza, SH, Divisi Hukum KAMI Karawang didampingi Elyasa Budianto, SH., MH, di Gedung KPK RI.

Nuansametro.com - Karawang | Suasana di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/12/2025), mendadak memanas. Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, rombongan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang kembali hadir dengan agenda besar, mereka menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi dalam proyek normalisasi saluran air di kawasan Interchange Karawang Barat.

Dugaan itu menyeret sejumlah nama penting, mulai dari Gubernur Jawa Barat, Kepala Desa Wadas, hingga Kepala Desa Sukamakmur, Telukjambe Timur. 

Mereka dilaporkan oleh KAMI Karawang atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan dugaan praktik korupsi dalam proyek yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.

M. Jovianza, SH, Divisi Hukum KAMI Karawang, tampil tegas saat menyampaikan alasan kedatangan mereka. Dengan membawa berkas tambahan, ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk tidak membiarkan dugaan korupsi berlangsung tanpa pengawasan publik.

“Bukti tambahan ini sebagai validasi untuk memperkuat dugaan laporan KAMI kepada para terlapor yang tidak pro rakyat,” ujarnya lantang di hadapan awak media.

Menurut Jovianza, bukti baru itu berkaitan dengan indikasi ketidakwajaran anggaran dan proses proyek normalisasi yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 

Ia menegaskan bahwa laporan awal telah mereka layangkan pada 1 Desember 2025, namun bukti tambahan ini diyakini dapat membuka jalan bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih serius.

Kedatangan KAMI di momen Hakordia 2025 dianggap penuh simbol perlawanan. Mereka membawa pesan bahwa perjuangan bukan hanya seremonial, tetapi aksi nyata dari masyarakat yang menuntut keadilan dan transparansi.

Kini, bola panas berada di tangan KPK. Publik menanti langkah tegas lembaga antirasuah itu dalam menyikapi laporan KAMI Karawang yang diduga menyeret pejabat daerah serta kepala desa tersebut. 

"KAMI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi kepentingan masyarakat Karawang dan tegaknya supremasi hukum di tanah air," pungkasnya.

• Irfan Sahab