Bayang-Bayang Kekuasaan di Bekasi, Ayah Bupati Diduga Jadi Makelar Ijon Proyek

Foto : HM Kunang (HMK), ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK). (Ist)

Nuansametro.com - Jakarta | Nama HM Kunang (HMK), ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), kini berada di pusat pusaran kasus dugaan suap ijon proyek yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tak memiliki jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Bekasi, perannya disebut KPK sangat menentukan dalam praktik gelap tersebut.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa HMK bukan sekadar perantara. 

HMK diduga aktif meminta uang kepada para kontraktor, termasuk Sarjan (SRJ), seorang rekanan proyek, dengan memanfaatkan statusnya sebagai ayah kepala daerah.

“HMK itu perannya sebagai perantara. Jadi ketika SRJ diminta uang, HMK juga ikut meminta. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan ADK, HMK meminta sendiri,” ujar Asep, Sabtu (20/12).

Fakta ini mengungkap wajah lain praktik kekuasaan di daerah. Posisi HMK sebagai orang tua Bupati Bekasi disebut membuat para kontraktor berada dalam posisi sulit. 

Permintaan uang tersebut nyaris mustahil ditolak, sebab relasi darah dianggap sebagai akses langsung menuju pusat pengambilan keputusan.

KPK menilai, meski HMK tidak secara formal menjabat di lingkungan Pemkab Bekasi, pengaruhnya tetap nyata. Ia disebut kerap membuka pintu ke sejumlah pihak, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan membawa “nama besar” sebagai ayah bupati.

“Ya minta ke SKPD-SKPD itu. Memang jabatannya Kepala Desa, tapi yang bersangkutan adalah orang tua dari Bupati. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK,” kata Asep.

Kasus ini menegaskan bahwa korupsi tidak selalu beroperasi melalui struktur resmi. Kekuasaan informal berbasis hubungan keluarga dan kedekatan personal justru kerap menjadi jalur paling efektif dalam praktik suap dan ijon proyek.

KPK kini terus mendalami aliran uang dan peran masing-masing pihak. Di tengah sorotan publik, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kekuasaan, ketika bercampur dengan relasi keluarga, dapat berubah menjadi alat tekanan yang merusak tata kelola pemerintahan.

• NP