Banjir di Desa Mulya Sari, Alarm Keras Gagalnya Tata Ruang Karawang

Foto : Banjir kembali merendam Desa Mulya Sari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. (Istimewa)

Nuansametro.com - Karawang  | Banjir kembali merendam Desa Mulya Sari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Ironisnya, wilayah yang secara geografis berada di sekitar kawasan hutan dan daerah resapan air ini justru berubah menjadi langganan genangan. Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas perencanaan tata ruang dan lemahnya pengawasan pembangunan di daerah.

Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologis kini kehilangan perannya. Air hujan yang semestinya terserap tanah malah meluap ke permukiman warga. 

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa banjir tidak lagi sekadar persoalan alam, melainkan konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang abai terhadap keseimbangan lingkungan.

Organisasi AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) Karawang secara terbuka menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka menilai banjir di Mulya Sari merupakan dampak langsung dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, pembangunan industri yang masif, serta sistem drainase yang tidak dirancang secara memadai.

“Jika wilayah yang dikelilingi kawasan hutan saja bisa banjir, ini jelas bukan bencana alam. Ini bencana kebijakan,” tegas perwakilan AKPERSI Karawang.

Drainase Buruk dan AMDAL Dipertanyakan

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kondisi saluran air yang sempit, tersumbat, dan tidak terhubung secara sistematis. Selain itu, perubahan kontur tanah akibat aktivitas industri memperparah aliran air permukaan. 

Situasi ini menandakan bahwa perencanaan tata kota Karawang belum sepenuhnya berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi. 

Apakah setiap izin pembangunan benar-benar melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang objektif dan ketat? Ataukah kajian tersebut hanya menjadi formalitas administratif demi mengejar investasi?

Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan mengingat banjir bukan satu-satunya persoalan. Infrastruktur dasar di Karawang mulai dari jalan rusak, saluran air dangkal, hingga minimnya normalisasi sungai seolah menjadi masalah kronis yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas.

Pembangunan Tanpa Kendali, Warga Jadi Korban

Banjir di Desa Mulya Sari seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Karawang. Pertumbuhan industri dan investasi tidak boleh dibayar dengan rusaknya lingkungan dan meningkatnya risiko bencana bagi warga.

Karawang membutuhkan keberanian politik untuk meninjau ulang arah pembangunan, menegakkan aturan tata ruang, serta menghentikan praktik pembangunan yang mengorbankan fungsi ekologis. 

Tanpa langkah tegas, banjir hanya akan menjadi siklus tahunan yang terus berulang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukanlah seberapa cepat ia tumbuh, melainkan seberapa mampu ia melindungi warganya dari risiko yang sejatinya dapat dicegah.

• Rls/Irfan