Setelah Audiensi Dengan Sekda, KOMANDO Tunda Aksi, Dudung Ridwan: “Kami Tunggu Janji Pemerintah Selama 7 Hari!"

Foto : Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) saat audensi dengan Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, Rabu (4/11).

Nuansametro.com - Karawang | Rencana aksi demonstrasi besar yang digagas oleh Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (KOMANDO) di Kabupaten Karawang akhirnya ditunda pelaksanaannya. Semula, aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 November 2025 hari ini, dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam koalisi tersebut.

Keputusan penundaan aksi diambil setelah jajaran pimpinan KOMANDO melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, di ruang kerjanya, Rabu (5/11/2025). 

Pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat strategis, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang.

Kesepakatan Sementara, Pemerintah Diberi Waktu 7 Hari Kerja

Ketua Umum KOMANDO, Dudung Ridwan, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan dibatalkan, melainkan ditunda sementara sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah.

“Hasil koordinasi dengan rekan-rekan koalisi, besok aksi ditunda untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah pada pertemuan (audiensi) hari ini selama tujuh hari kerja. Jika dalam tujuh hari kerja tidak ada tindak lanjut atas hasil kesepakatan, maka kami akan kembali menggelar aksi,” tegas Dudung saat dikonfirmasi oleh nuansametro.com, Rabu (5/11) sore di cafe Zenith.

Menurut Dudung, keputusan ini merupakan langkah strategis agar pemerintah daerah memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk merealisasikan janji dan kesepakatan yang telah dibangun dalam audiensi tersebut. 

“Kami tidak ingin aksi hanya menjadi simbol kemarahan, tetapi sebagai gerakan yang efektif untuk mengawal perubahan dan tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.

Tuntutan KOMANDO: Transparansi, Pembangunan, dan Kepastian Kebijakan Pajak 

Meskipun detail tuntutan yang diajukan belum sepenuhnya dibuka ke publik, sumber internal KOMANDO menyebutkan bahwa beberapa isu utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut berkaitan dengan transparansi kebijakan anggaran, kenaikan pajak PBB P2, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup.

“Selama ini kami melihat masih banyak kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Ada ketimpangan dalam pelaksanaan proyek, ada indikasi lemahnya pengawasan, dan ada kebijakan lingkungan yang tidak konsisten,” ujar salah satu perwakilan ormas anggota koalisi yang enggan disebutkan namanya.

Pemerintah Kabupaten Karawang Janji Akan Respons Cepat

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmen bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara konstruktif.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki dan menindaklanjuti setiap hal yang menjadi perhatian publik. Kami berharap kolaborasi ini menjadi energi positif untuk membangun Karawang yang lebih baik,” ujar Asep dalam pernyataannya.

Sikap terbuka pemerintah tersebut menjadi alasan utama KOMANDO untuk menunda aksi yang semula diprediksi akan melibatkan ratusan massa dari berbagai ormas.

KOMANDO Siap Kawal Komitmen Pemerintah

Kendati demikian, Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal komitmen pemerintah secara ketat. Ia mengingatkan bahwa jika dalam waktu tujuh hari kerja tidak ada realisasi nyata dari hasil pertemuan, maka aksi akan tetap digelar dengan skala yang lebih besar.

“Kami akan menunggu dengan itikad baik. Tapi bila tidak ada tindak lanjut, kami akan turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dan tuntutan yang lebih tegas,” tandasnya.

Publik Menanti Langkah Nyata

Penundaan aksi ini menjadi sorotan banyak pihak di Karawang. Publik kini menunggu sejauh mana pemerintah daerah mampu membuktikan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Beberapa pengamat lokal menilai bahwa langkah KOMANDO yang memilih menunda aksi adalah bentuk kedewasaan dalam berpolitik dan berorganisasi. 

Namun, di sisi lain, mereka juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap penundaan ini sebagai kemenangan sementara.

“Ini bukan soal siapa menang atau kalah, tapi soal kepercayaan publik. Jika pemerintah tidak menunjukkan progres, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik Asep Agustian, SH., MH.

Dengan keputusan penundaan aksi ini, suhu politik di Karawang sementara mereda. Namun, masa tenggat tujuh hari kerja yang diberikan menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah.

Apakah komitmen yang disampaikan Sekda dan jajaran pejabatnya benar-benar akan ditindaklanjuti, atau justru akan menjadi janji kosong yang kembali memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar?

Publik menunggu bukti, bukan sekadar kata.

• Irfan/Red