Polemik Pembongkaran Bangunan Liar di Karawang Memanas, Mahar Kurnia Institute Soroti Transparansi Pemerintah

Foto : Mahar Kurnia 

Nuansametro.com - Karawang | Polemik pembongkaran bangunan liar di wilayah Karawang Barat terus memanas. Dimulai dari turunnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hingga terjadinya ketegangan dengan masyarakat, isu ini bahkan berkembang pada sentimen rasial yang semakin memperpanjang dinamika penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang.

Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Direktur Eksekutif Mahar Kurnia Institute, Mahar, yang juga dikenal sebagai aktivis sosial senior Karawang. 

Dalam keterangannya di kantor Mahar Kurnia Institute, Warung Bambu, Karawang Timur, ia menyampaikan sejumlah catatan kritis yang disebutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Program Bagus, tapi Mengapa Rakyat yang Jadi Korban?

Mahar menegaskan bahwa masyarakat Karawang pada dasarnya menyambut baik program penataan dan penertiban yang dilakukan pemerintah. Namun, menurutnya, kebijakan bagaimanapun baiknya tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban.

“Seinovatif apa pun kebijakan itu, sebagus apa pun tujuannya, kenapa rakyat yang selalu jadi korban?” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa pembongkaran tidak hanya menyasar bangunan liar di sekitar gerbang tol, tetapi juga seharusnya dilakukan merata di titik lain yang selama bertahun-tahun dipenuhi bangunan serupa. Beberapa lokasi yang ia sebut antara lain:

• Sepanjang Jalan Syekh Quro Palumbonsari

• Jalur Johar – irigasi CKM hingga Belendung

• Kawasan pinggiran industri

Mahar menegaskan bahwa penegakan aturan tata ruang harus adil tanpa tebang pilih.

“Jangan dipilih-pilih. Mau rakyat, pejabat, atau pengusaha—kalau melanggar, bongkar saja.”

Soroti Pungutan dan Sewa Tanah Liar

Isu lain yang menjadi sorotan adalah dugaan pungutan dan praktik sewa-menyewa lahan liar yang selama ini terjadi. Mahar mengaku tidak pernah mendengar rilis resmi pemerintah mengenai siapa para oknum penerima pungutan tersebut.

Ia bahkan membuat perhitungan kasar untuk menggambarkan potensi penyimpangan.

“Jika satu bidang disewakan 10 juta per tahun dan berjalan 5 tahun, berarti satu bidang menghasilkan 50 juta. Berapa bidang yang disewakan? Lalu uangnya kemana?” tegasnya.

Mahar mendorong pemerintah untuk bersikap transparan dan tidak membiarkan isu liar berkembang di masyarakat.

“Pemerintah bisa bawa alat berat untuk bongkar bangunan, masa audit sewa tanah saja tidak bisa dirilis?” sindirnya.

Transparansi Anggaran Pembongkaran Dipertanyakan

Lebih jauh, Mahar menyinggung soal biaya pelaksanaan pembongkaran bangunan liar. Ia mengingatkan pentingnya transparansi sumber anggaran, baik dari kas daerah maupun kas provinsi.

“Hingga hari ini tidak ada rilis resmi. Jangan sampai pembongkaran ini menelan anggaran fantastis tapi hasilnya tidak sebanding,” tuturnya.

Drama Panjang Penertiban Bangli di Karawang

Mahar menggambarkan rangkaian peristiwa pembongkaran bangunan liar di Karawang seperti drama Korea. Ada kepala desa yang menangis, ketua LSM yang dibully, wartawan yang mendapat ancaman, hingga isu ras yang memicu gesekan sosial.

Namun, menurutnya, pertanyaan substansial justru belum dijawab pemerintah:

• Apa tujuan utama pembongkaran?

• Berapa total biaya kegiatan?

• Apa langkah hukum terhadap praktik sewa-menyewa ilegal?

• Kemana uang hasil pungutan tersebut mengalir?

• Masuk kas negara atau hanya dinikmati segelintir oknum?

“Ini penting untuk catatan masyarakat. Jangan sampai praktik haram dinaturalisasi oleh institusi, lalu dianggap hal biasa.”

Harapan untuk Karawang yang Lebih Baik

Mengakhiri keterangannya, Mahar menyampaikan harapan agar Karawang terus berbenah dan menjadi daerah yang lebih baik.

“Saya berharap Karawang dari waktu ke waktu terus berbenah. Untuk Karawang yang lebih baik,” pungkasnya.

• Irfan Sahab