 |
| Foto : Mahar Kurnia |
Nuansametro.com - Karawang | Keluhan masyarakat kembali muncul terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Plawad, Karawang Timur. Minimnya tenaga dokter jaga, antrean panjang, hingga aktivitas pegawai yang dinilai tidak mencerminkan pelayanan prima, seperti rutinitas apel dan mengobrol saat jam pelayanan, menjadi sorotan masyarakat.
Keluhan memuncak ketika seorang warga Palumbonsari, Mahar Kurnia, mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat perbedaan alamat KTP. Pasien yang telah terbiasa berobat di puskesmas tersebut awalnya tidak diperbolehkan dilayani.
Setelah negosiasi panjang, salah satu petugas yang tidak diketahui identitasnya akhirnya mengizinkan pasien berobat, namun menempatkannya pada antrean paling belakang sehingga harus menunggu lama.
Mahar mempertanyakan standar operasional yang diterapkan puskesmas, terutama terkait layanan darurat yang seharusnya memberi pengecualian untuk kondisi tertentu. Namun, pertanyaannya tidak direspons oleh pihak puskesmas.
Tidak tinggal diam, Mahar langsung menghubungi Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Respons cepat diberikan hanya dalam hitungan menit.
H. Maslani memastikan bahwa pasien dapat segera dilayani bahkan siap membantu proses rujukan ke rumah sakit umum jika diperlukan.
“Respons cepat ini sangat kami apresiasi. Beliau langsung turun tangan dan memastikan pelayanan diberikan tanpa hambatan,” ujar Mahar.
Berkat intervensi tersebut, pasien akhirnya mendapat penanganan yang layak. Atas nama masyarakat, Mahar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakil Bupati Karawang.
Sebagai Direktur Mahar Kurnia Institute, sebuah lembaga independen yang meneliti kebijakan publik, Mahar menekankan perlunya perbaikan disiplin dan prioritas pelayanan di lingkungan puskesmas.
Ia mengimbau Dinas Kesehatan Karawang untuk menghadirkan dokter jaga yang siap melayani pasien, serta menerapkan skala prioritas antrean yang lebih manusiawi.
“Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa karena fasilitas kesehatan itu milik pemerintah dan gratis, maka pelayanannya asal-asalan. Sudah banyak warga yang kecewa,” tegas Mahar.
Ia juga meminta para pejabat dan instansi terkait untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat, sebagaimana yang telah dicontohkan Wakil Bupati Maslani.
Dengan adanya kejadian ini, masyarakat berharap sistem pelayanan kesehatan di Karawang dapat semakin membaik dan mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
• Irfan
0 Komentar