 |
| Foto : Suasana panas mewarnai persiapan normalisasi aliran sungai PJT II di Kecamatan Telukjambe Timur, Senin (17/11) |
Nuansametro.com - Karawang | Suasana panas mewarnai persiapan normalisasi aliran sungai PJT II di Kecamatan Telukjambe Timur, Senin (17/11), ketika dua kepala desa Kepala Desa Purwadana E. Heryana dan Kepala Desa Wadas Jujun terlibat cekcok di lapangan. Insiden terjadi di tengah tim teknis melakukan pemetaan dan penataan pada sungai yang selama ini dipenuhi bangunan liar.
Heryana menegaskan bahwa normalisasi tersebut merupakan bagian dari program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai penataan aset negara yang selama ini terbengkalai.
“Aset berserakan dan harus ditata kembali untuk kepentingan negara,” ujarnya.
Awal Ketegangan di Lapangan
Menurut Heryana, keributan bermula saat diskusi teknis terkait arah pembuangan air. Situasi semakin tidak kondusif ketika Jujun dianggap memotong pembicaraan tim yang tengah memaparkan rencana kerja.
“Dia menyela saat orang lain bicara, makanya saya ingatkan,” kata Heryana.
Ia juga mengaku sempat mempertanyakan kapasitas Jujun dalam rapat lapangan.
“Saya tanya, ‘Anda di sini sebagai apa?’ Kalau datang sebagai mandor, bilang mandor. Kalau ada tugas dari gubernur, tunjukkan surat tugasnya,” tegasnya.
Namun, lanjut Heryana, surat tugas yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh Jujun. Ia menekankan bahwa lokasi normalisasi berada di wilayah administratif Desa Purwadana. “Ini bukan wilayah Wadas. Ini wilayah saya,” ujarnya.
Meski suara sempat meninggi, Heryana menolak jika disebut terjadi pertengkaran.
“Itu diskusi, bukan percekcokan. Logat saya memang keras. Secara pribadi kami baik-baik saja,” ungkapnya.
Beda Pandangan soal Arah Pembuangan Air
Arah aliran air menjadi titik perbedaan pendapat paling tajam. Heryana menilai keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat sekitar.
“Ini bukan kali pembuang, ini kali suplai air. Resinda itu titik terakhir, sudah tidak ada pembuangan lagi,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar pembuangan air diarahkan ke wilayah Karangsinom yang dianggap lebih dekat dan teknisnya lebih memungkinkan. Namun, Jujun disebut menginginkan aliran diarahkan ke Purwadana.
“Saya heran, kenapa Pak Jujun ngurus wilayah sini,” tambah Heryana.
Ia juga mempertanyakan apakah tindakan Jujun sudah melampaui batas kewenangan sebagai kepala desa. “Kalau memang ada tugas khusus, silakan buktikan. Tapi tadi tidak ada surat tugas yang ditunjukkan,” ujarnya.
Mediasi dan Kajian Ulang
Setelah insiden di lapangan, pihak desa bersama PJT II langsung melakukan mediasi. Hasil sementara menyebutkan bahwa arah aliran air akan kembali dikaji ulang agar tidak merugikan warga.
“Masyarakat Purwadana mengusulkan pembuangan diarahkan ke daerah lain seperti Sukamakmur. Kalau dialirkan ke Kali Cisalak, itu berisiko mengancam Dusun Geblug dan Dusun Bugel yang sering kebanjiran,” papar Heryana.
Ia menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah, selama kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Kami ingin tujuan pemerintah tercapai, tapi rakyat jangan sampai jadi korban. Dari pihak Resinda juga tidak ada masalah jika aset dikembalikan kepada negara,” pungkasnya.
• NP
0 Komentar