 |
| Foto : Ketua Mahar Kurnia Institute, Mahar Kurnia |
Nuansametro.com - Karawang | Euforia pemberitaan nasional tentang kebangkitan ekonomi berbasis UMKM bahkan hingga lahirnya Kementerian UMKM di kabinet Prabowo–Gibran nyatanya tidak berbanding lurus dengan keseriusan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengurus sektor ini.
Apa yang tampak di permukaan hanyalah rangkaian kegiatan seremoni yang berulang, tanpa menyentuh akar persoalan yang dialami para pelaku UMKM di lapangan.
Hal inilah yang disampaikan pemerhati kebijakan publik sekaligus Ketua Mahar Kurnia Institute, Mahar Kurnia, dalam perbincangan santai bersama para pelaku UMKM di sekitaran Warung Bambu, Senin 25 November 2025.
Menurut Mahar, terdapat sejumlah kebijakan yang perlu dibenahi secara total agar UMKM di Karawang benar-benar menjadi pilar ekonomi daerah.
UMKM Masih Bersifat Eksklusif
Pertama, Mahar menilai bahwa pola pembinaan UMKM di Karawang masih bersifat eksklusif. Pelaku UMKM diarahkan untuk mendaftar dan teregistrasi melalui komunitas atau wadah tertentu, sementara pemerintah daerah sendiri tidak terlihat turun ke lapangan secara serius untuk mendata, membina, dan memberikan edukasi secara berjenjang mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan dan desa.
Alih-alih menciptakan regulasi inovatif yang membumikan UMKM, kantor-kantor kecamatan justru hanya memajang bazar kecil yang sekilas tampak hidup namun tanpa produktivitas berkelanjutan. Seremoni semata: sekali gebyar, tak lama kemudian ambyar.
Kredit UMKM dan Kebuntuan Regulasi
Kedua, Mahar mengkritisi minimnya langkah konkret Pemkab Karawang dalam merespons seruan Menteri Keuangan agar perbankan lebih aktif menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Persoalan BI Checking atau SLIK yang kerap menjadi hambatan pelaku UMKM pun tak kunjung dicari solusinya di tingkat daerah.
Padahal, fasilitas kredit di bawah 100 juta tanpa agunan menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM Karawang. Ini seharusnya dapat dieksekusi pemerintah daerah melalui koordinasi intensif dengan bank-bank BUMN maupun BUMD, bukan hanya menjadi jargon yang berulang dipaparkan dalam rapat tanpa implementasi nyata di lapangan.
Mahar juga menyinggung peran Bank BJB yang dinilai lebih fokus melayani kredit bagi ASN dan anggota dewan daripada menyediakan produk pembiayaan yang benar-benar berpihak pada pelaku UMKM.
“Itu kan uang rakyat juga,” tegasnya.
"Jika jargon BJB Peduli digembar-gemborkan di tingkat provinsi, seharusnya dampaknya dapat dirasakan pula oleh masyarakat Karawang," sindir Mahar.
Sinergi Pemkab dan Perbankan, Mendesak dan Tidak Bisa Ditunda
Mahar menegaskan bahwa Pemkab Karawang perlu memanggil seluruh bank pemerintah yang memiliki kuota KUR untuk duduk bersama. Sinergi ini penting agar arah penyaluran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat, bahkan di tengah gejolak ekonomi nasional.
Karawang, menurut Mahar, sudah menjadi “sarang UMKM” sebuah gelombang ekonomi kerakyatan yang besar namun belum sepenuhnya dikelola. Data yang ia tunjukkan menggambarkan potensi yang luar biasa, namun sayangnya belum diolah secara serius oleh pemerintah daerah.
MBG dan Rantai Pasok Lokal
Mahar juga menyoroti soal pasokan bahan untuk program MBG, yang seharusnya dapat menjadi pintu besar bagi UMKM lokal untuk tumbuh. Namun ia mengingatkan agar pengelola tidak sekadar mengejar keuntungan pribadi.
Rantai pasok ayam, beras, kue, dan kebutuhan lainnya harus diutamakan berasal dari para pelaku UMKM Karawang sendiri.
Jika terjadi permainan harga atau penyalahgunaan insentif, maka Pemkab Karawang wajib hadir sebagai regulator yang tegas. Selisih harga sedikit lebih mahal dibanding pemasok luar daerah sebenarnya bukan masalah apabila manfaat ekonominya kembali ke masyarakat Karawang.
Saatnya Political Will yang Nyata
Mahar memahami bahwa beban kerja pemerintah daerah besar. Namun menurutnya, yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM adalah political will yang nyata. Bila pemerintah kekurangan tenaga di dinas teknis, maka kolaborasi dengan profesional, akademisi, hingga mahasiswa bisa menjadi solusi. Di banyak daerah, kolaborasi semacam ini telah terbukti menciptakan inovasi yang berdampak.
UMKM bukan sekadar angka statistik atau dekorasi acara. Mereka adalah denyut ekonomi keluarga, orang-orang yang berjualan sore demi makan keesokan hari. Mereka membutuhkan keberpihakan, bukan hanya tepuk tangan dari podium seremoni.
Karawang memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang kuat. Namun tanpa keseriusan pemerintah daerah dalam manajemen data, kebijakan pembiayaan, kemitraan perbankan, dan pembenahan ekosistem UMKM, potensi itu hanya akan menjadi cerita yang terulang setiap tahun.
Pemkab Karawang dituntut untuk keluar dari pola seremoni dan mulai menjalankan agenda pemberdayaan yang berkelanjutan. Jika UMKM diberi ruang, dukungan, dan regulasi yang tepat, maka ekonomi Karawang bukan hanya membaik tetapi akan menjadi salah satu yang terkuat di Jawa Barat.
• Red
0 Komentar