Komisi II DPRD Karawang Pantau Capaian PAD, Soroti Investasi Tinggi Namun Minim Kontribusi Daerah

Foto : Komisi II Non-Bamus DPRD Kabupaten Karawang saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memantau capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir November 2025. (Istimewa)

Nuansametro.com - Karawang | Komisi II Non-Bamus DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memantau capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir November 2025. Monitoring ini dilakukan sebagai langkah evaluasi untuk memastikan realisasi PAD berjalan sesuai target per triwulan.

Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Natala Sumedha, mengatakan bahwa pihaknya ingin memperoleh gambaran langsung terkait progres pendapatan daerah, mengingat tahun anggaran segera memasuki masa akhir.

“Pada intinya hari ini kami Komisi II Non-Bamus melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait capaian PAD hingga mendekati akhir bulan November, dengan tujuan ingin mengetahui apakah realisasinya sesuai target per triwulan atau tidak,” ujar Natala, Jumat (21/10/2025).

Menurutnya, capaian PAD sepanjang tahun ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski begitu, DPRD tetap mendorong agar Bapenda mampu mencapai target yang telah disepakati pada pembahasan anggaran tahun sebelumnya.

“Dengan kondisi yang hari ini kurang baik, kami tetap berharap Bapenda bisa mencapai target seperti yang telah ditentukan dalam pembahasan akhir tahun kemarin,” lanjutnya.

Natala turut menyoroti beberapa kendala di lapangan, salah satunya tingginya investasi yang masuk ke Karawang namun kontribusi pendapatannya tidak tercatat sebagai pemasukan bagi pemerintah daerah.

“Kami memahami kendala di lapangan, termasuk fakta bahwa banyak investasi yang masuk, tetapi pendapatannya justru masuk ke pusat, bukan ke kabupaten. Ini menjadi salah satu alasan kenapa PAD kita sulit meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Komisi II memastikan bahwa pihaknya sepakat untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026. 

Dengan demikian, optimalisasi PAD harus ditempuh melalui strategi lain, termasuk peningkatan pengawasan, intensifikasi pajak daerah, dan perbaikan sistem pendataan wajib pajak.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong Bapenda melakukan percepatan dan terobosan, agar pendapatan daerah dapat meningkat dan pembangunan di Karawang tetap berjalan sesuai rencana.

• irf