Nuansametro.com – Karawang | Polemik dugaan pengumpulan kartu bantuan sosial (bansos) oleh oknum aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Tirtajaya kembali menyeruak ke permukaan. Padahal, persoalan ini sempat dianggap tuntas setelah adanya surat pernyataan klarifikasi dari pihak terkait.
Dalam surat tertanggal 29 Oktober 2025, Ketua RT 011 Dusun Tamiang, Desa Pisangsambo, Kartim, mengakui telah mengumpulkan kartu ATM KKS Bank BNI milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sukarela untuk keperluan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kartim menegaskan bahwa setelah pencairan, kartu dan dana bantuan tersebut telah diserahkan kembali kepada para penerima tanpa adanya potongan, kecuali biaya administrasi agen bank. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa di kemudian hari.
Namun, polemik ini kembali memanas setelah muncul dugaan adanya pernyataan dari seorang pejabat Pemerintah Kecamatan Tirtajaya yang dinilai menyudutkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
🔹 PSM Disudutkan, Ketua PSM Angkat Bicara
Dari informasi yang beredar di Forum Warga Tirtajaya melalui aplikasi WhatsApp, ketegangan bermula ketika Dinas Sosial Kabupaten Karawang (Dinsos) menghubungi salah satu petugas PSM Tirtajaya. Dalam komunikasi itu disebutkan bahwa pengumpulan kartu bansos dilakukan atas inisiatif PSM, sebagaimana laporan dari salah satu pejabat kecamatan.
“Tadi Bu Kadis Dinsos ngebel, katanya Pak Camat bilang pengumpulan kartu KKS di RT 11 atas perintah PSM,” ungkap Ketua PSM Tirtajaya saat dikonfirmasi NuansaMetro.com.
Ia kemudian menegaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah diklarifikasi dan diselesaikan.
“Tapi ga ada konfirmasi dulu ke saya. (Puguh ge hnteu komfirmasi heula k uing ge-red),” ujarnya dengan nada kecewa.
🔹 Camat Tirtajaya Bantah Lapor ke Dinsos
Saat dikonfirmasi secara langsung, Camat Tirtajaya, Dullah, membantah keras tudingan bahwa dirinya melaporkan kasus tersebut ke Dinas Sosial.
“Saya nggak pernah lapor kejadian itu. Sekarang masih kita kaji dulu di kantor — inisiatif siapa, prosesnya bagaimana, dan sebagainya,” jelas Dullah, Senin malam (3/11/2025).
Menurutnya, pihak Dinsos sebenarnya sudah mengetahui informasi tersebut sebelum menanyakan kepadanya.
“Kadinsos sebelum nanya ke saya juga sudah tahu kok. Tapi kebenarannya masih dicari. Kenapa mesti ramai-ramai kalau memang tidak bersalah,” tegasnya.
🔹 Diharapkan Ada Klarifikasi Terbuka
Melihat situasi yang kembali memanas, masyarakat berharap semua pihak yang terlibat dapat melakukan klarifikasi secara terbuka dan transparan, agar isu ini tidak terus bergulir liar.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama dinas terkait juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menegakkan aturan secara tegas, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Reporter: Jek
0 Komentar