Foto : Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025). (Dok: Ist)
Nuansametro.com - Sulawesi Tengah | Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya alam. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).
Dalam operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal.
Penertiban ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menegakkan hukum serta melindungi kekayaan alam dari praktik-praktik eksploitasi tanpa izin.
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah nasional.
“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur di kawasan ini harus dilengkapi dengan aparat imigrasi, bea cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas agar tidak terjadi penyimpangan seperti masa lalu,” ujar Menhan.
Sjafrie juga menekankan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap aktivitas ilegal, namun tetap memberikan dukungan kepada kegiatan usaha yang sah dan produktif.
“Yang legal kita dorong agar terus berproduksi. Sementara yang ilegal, negara akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kepentingan nasional harus kita tegakkan dan kita selamatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menhan menuturkan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan upaya preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang, termasuk penyelundupan sumber daya alam melalui wilayah perairan nasional.
“Ini adalah langkah preventif. Secara nasional, kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan kita untuk mencegah penyimpangan dan penyelundupan keluar wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, memastikan bahwa TNI akan terus berperan aktif dalam pengamanan sumber daya alam dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Di lapangan, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut mengawasi langsung jalannya operasi agar dilaksanakan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.
Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antara TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga kekayaan alam bangsa. Pemerintah berkomitmen bahwa setiap jengkal tanah dan sumber daya alam Indonesia akan dikelola dengan tertib, legal, dan berkelanjutan demi kepentingan nasional.
• Red
• Red
0 Komentar