 |
| Foto : Gedung Dinas PUPR Karawang |
Nuansametro.com - Karawang | Proyek pemasangan saluran beton (U-Ditch) di Jalan Sukarja Jayalaksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp880 juta dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini dinilai bermasalah dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
Berdasarkan informasi dari papan proyek di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. MS melalui Nomor Kontrak 027.2/613/06.2.01.0012.3.83/KPA-SDA/PUPR/2025 tertanggal 18 September 2025. Panjang pekerjaan tercatat 507 meter dengan spesifikasi U-Ditch ukuran 0,60 x 0,60 meter.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan kejanggalan serius. Pekerjaan dilakukan saat saluran masih tergenang air dan berlumpur, bahkan U-Ditch tetap dipasang tanpa dilakukan pengeringan atau persiapan lantai kerja yang sesuai prosedur teknis.
Askun: “Ini Bukan Sekadar Keteledoran, Ini Pengkhianatan terhadap Anggaran Rakyat”
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH., atau yang akrab disapa Askun melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek ini.
“Ini bukan sekadar keteledoran, tapi kelalaian sistemik. Bahkan bisa disebut pengkhianatan terhadap anggaran rakyat,” tegas Askun, Senin (10/11/2025).
Ia menilai lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang dipimpin oleh Dr. Aries, menjadi akar persoalan utama.
“Kalau Kabid SDA Dr. Aries membanggakan era ‘bersih’, maka faktanya pekerjaan seperti ini justru mencoreng semua klaim itu. Di mana letak bersihnya kalau pekerjaan lapangan diduga asal-asalan seperti ini?” ujarnya geram.
Desakan Evaluasi dan Audit Menyeluruh
Lebih lanjut, Askun mendesak Bupati Karawang untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA. Ia menilai pejabat yang hanya kuat dalam teori namun lemah dalam pengawasan teknis tidak pantas menempati posisi strategis.
“Kalau tak mampu memastikan kualitas pekerjaan, lebih baik mundur. Jangan jadikan jabatan hanya simbol tanpa kinerja nyata,” tegasnya.
Askun juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk Polres Karawang, Kejaksaan Negeri, dan unit Tipikor untuk turun tangan mengusut dugaan kelalaian serta potensi kongkalikong antara pihak dinas dan kontraktor.
“Audit menyeluruh harus dilakukan. Jika terbukti ada unsur pembiaran atau kerja sama dalam pelanggaran, maka harus ditindak tegas,” tambahnya.
Proyek Asal-Asalan, Dampaknya Bisa Fatal
Proyek drainase seperti U-Ditch seharusnya menjadi solusi banjir dan peningkatan infrastruktur lingkungan. Namun, jika dikerjakan tanpa standar teknis, hasilnya justru berpotensi menimbulkan kerusakan dini bahkan bencana.
“Uang rakyat bukan bahan percobaan. Proyek yang asal-asalan hari ini, bisa jadi penyebab bencana esok hari,” tandas Askun.
Pihak Dinas Bungkam
Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi ke pihak pelaksana di lapangan, mandor proyek memilih bungkam, sementara pihak rekanan dan Kabid SDA saat dikonfirmasi oleh jurnalis nuansametro.com yang tidak menjawab.
 |
| Foto : Asep Agustian |
Sikap tersebut semakin memunculkan pertanyaan publik: apakah proyek senilai ratusan juta rupiah ini benar-benar diawasi dengan serius, atau hanya formalitas tanpa integritas?
Kini bola panas ada di tangan Bupati Karawang, Inspektorat Daerah dan APH. Publik menanti langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran dalam proyek yang menggunakan uang rakyat ini.
Karawang tak butuh pejabat yang hanya pandai beretorika. Karawang butuh pejabat yang bekerja dengan hati dan integritas.
• Kojek
0 Komentar