 |
| Foto : Asep Agustian |
Nuansametro.com - Karawang | Konflik perebutan kepemimpinan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Karawang kembali memuncak ke permukaan. Bentrokan kepentingan dua kubu kini tak lagi tersembunyi, dan pertarungan soal legitimasi menjadi tontonan publik.
Ketegangan memuncak menjelang Kamis, 13 November 2025, pukul 18.00 WIB, ketika dua agenda besar dijadwalkan bersamaan di Masjid Agung Syekh Quro Karawang. Agenda tersebut adalah Pelantikan Pengurus DKM baru dan Istighotsah Kubro PCNU.
Benturan waktu yang persis sama ini dianggap bukan kebetulan, melainkan indikasi nyata adanya adu kekuatan dan klaim legitimasi dari kedua kubu.
Dewan Penasehat DKM Masjid Agung, Asep Agustian, menegaskan kemarahannya kepada publik. Dengan nada tinggi, ia menuding pihak lawan mempertontonkan “kebodohan” karena terlalu ambisius untuk menjadi Ketua DKM.
“Kami mempersilakan siapa pun menjadi pengurus DKM, tapi permasalahan SK yang lama harus diselesaikan dulu. Jika ada yang menyatakan Ketua DKM kubu kami, H. Zeni Zaelani, tidak sah, silakan cabut SK DKM sebelumnya atau gugat SK yang kami pegang,” tegas Asep, seraya menantang kubu lawan secara terbuka.
Kemarahan Asep tak berhenti di situ. Ia menyoroti Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) Karawang, yang menurutnya abai dalam menjalankan fungsi mediasi.
Bahkan, Asep menduga adanya keberpihakan Kemenag terhadap kubu tertentu yang SK-nya dikeluarkan langsung oleh Bupati.
“Kemenag seharusnya cekatan dan responsif dalam menengahi masalah ini. Jika terus diam membiarkan, jamaah Masjid Agung yang akan menjadi korban. Jangan sampai persoalan internal ini justru menimbulkan perpecahan di tengah umat,” ujarnya, menekankan peran vital pemerintah dalam menyelesaikan konflik.
Benturan Dua Kubu
Situasi di Masjid Agung Karawang kini menegangkan. Dua kubu mengklaim legitimasi masing-masing, saling mempertontonkan kekuatan di hadapan jamaah, dan tidak ada tanda-tanda kompromi.
Kubu Asep Agustian menegaskan bahwa SK yang lama masih berlaku dan harus diselesaikan, sementara kubu lain menegaskan pelantikan pengurus baru sah secara prosedur karena mendapat SK dari Bupati.
Akibatnya, jamaah menjadi bingung dan terpecah. Sebagian menaruh dukungan pada kubu lama, sebagian lagi mengikuti kubu baru. Fenomena ini bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap otoritas agama dan pemerintah.
Sorotan Keras terhadap Kemenag dan Pemerintah
Asep menyatakan, jika pemerintah dan Kemenag terus bersikap diam, maka dualisme ini akan semakin melebar. Ia menekankan bahwa tujuan utama DKM adalah memakmurkan masjid, bukan memperjuangkan kekuasaan pribadi atau politik lokal.
“Pemerintah dan Kemenag harus segera turun tangan, menetralisir, dan menyatukan kembali jamaah. Jangan sampai ambisi individu menghancurkan persatuan umat,” katanya.
Konflik ini juga menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas lembaga negara dan aparat vertikal di daerah. Apakah mereka berpihak pada kepentingan tertentu, atau justru abai terhadap tugasnya menjaga persatuan umat?
Jamaah Terjebak di Tengah Perseteruan
Sementara itu, jamaah Masjid Agung berada dalam posisi serba salah. Mereka ingin memakmurkan masjid, tetapi dualisme kepemimpinan membuat kegiatan ibadah dan sosial terhambat.
Suasana yang semula harmonis kini berubah tegang, dan banyak jamaah yang kecewa dengan pertarungan kepemimpinan yang terbuka.
Situasi ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik dan media hingga akhir tahun, karena konflik ini tidak hanya menyangkut urusan internal masjid, tetapi juga soal legitimasi lembaga keagamaan, akuntabilitas pemerintah, dan stabilitas sosial di Karawang.
Dengan kata lain, siapa pun yang diam atau berpihak secara sepihak, menurut Asep, akan turut bertanggung jawab jika jamaah Masjid Agung terus terpecah belah.
• NP
0 Komentar