 |
| Foto : Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat dan BEM STIE Budi Pertiwi saat audensi dengan Disnakertrans Karawang. (Dok: Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Suasana di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jumat (7/11/2025), mendadak memanas. Audiensi yang semula dijadwalkan sebagai forum klarifikasi antara pejabat Disnakertrans dengan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat dan BEM STIE Budi Pertiwi berubah menjadi ajang debat terbuka.
Pemicu ketegangan adalah dugaan kejanggalan dalam kunjungan kerja (kunker) rombongan Disnakertrans Karawang ke Bali yang dinilai tidak transparan dan minim hasil nyata.
Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, menegaskan bahwa perjalanan tersebut tidak menggunakan dana daerah.
“Kegiatan itu tidak memakai APBD. Semua peserta berangkat dengan biaya pribadi masing-masing,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan itu diperkuat oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Karawang, Ahmad Juhaeni, yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan agenda resmi Disnakertrans, melainkan inisiatif Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dan LKS Tripartit.
“Total ada 46 orang yang ikut. Kami belajar soal hubungan industrial di Denpasar yang sangat harmonis, hampir tak pernah ada unjuk rasa,” jelas Ahmad.
Ia menambahkan, meski anggaran sempat disiapkan dalam APBD, kondisi keuangan daerah yang defisit membuat dana itu batal digunakan.
“Akhirnya kami berangkat pakai dana pribadi, bukan APBD dan bukan patungan,” tegasnya.
Namun penjelasan tersebut justru memantik kritik tajam dari kalangan mahasiswa.
Sekretaris ISMAHI Jawa Barat, Silvan Daniel Sitotus, menilai audiensi tak menghasilkan kejelasan.
“Mereka hanya bilang pakai dana pribadi, tapi tidak bisa menunjukkan dokumen, notulensi, atau laporan hasil kunjungan. Kalau datang atas nama jabatan, seharusnya ada laporan resmi,” sindirnya.
Silvan juga menyoroti adanya indikasi bahwa kegiatan tersebut tercantum dalam perencanaan anggaran di LKPP SIRUP 2024.
“Kalau memang tidak digunakan, seharusnya jadi Silpa. Jangan-jangan ini soal gagal serap anggaran atau ada yang ditutupi,” ujarnya.
Mahasiswa juga menolak alasan Disnakertrans yang enggan membuka hasil kajian kunjungan dengan dalih “strategi”.
“Strategi seperti apa yang tidak boleh diketahui publik? Ini bisa jadi modus untuk menyembunyikan penggunaan dana,” tambah Silvan.
Nada kritik senada datang dari Ketua BEM STIE Budi Pertiwi, Adji Rajab Permana, yang menilai perjalanan ke Bali itu tak lebih dari kegiatan rekreasi berkedok studi banding.
“Kalau tujuannya belajar harmonisasi industri, kenapa harus ke Bali? Karawang justru lebih relevan jadi contoh. Ini seperti retreat berkedok studi banding,” ujarnya menyindir.
Adji pun memberi tenggat waktu tujuh hari bagi Disnakertrans untuk membuka laporan hasil kunjungan tersebut.
“Kalau dalam seminggu tidak ada transparansi, kami akan turun ke jalan dan menggelar aksi besar-besaran,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan pernyataan salah satu pejabat Disnaker yang sempat menuding mahasiswa “berpikir kotor”.
“Kami justru berpikir jernih. Yang kami tuntut cuma satu: transparansi dan akuntabilitas pejabat publik,” pungkas Adji.
Sementara itu, mahasiswa juga berencana melayangkan surat ke DPRD Karawang untuk menagih janji Ketua DPRD Endang Sodikin, yang sebelumnya menyatakan akan memanggil Kepala Disnakertrans guna dimintai klarifikasi.
• Red
0 Komentar