Aries Purwanto Tegaskan Pembelian BBM PUPR Karawang Gunakan SPK Resmi Dengan SPBU

 

Foto : Kabid SDA Dinas PUPR Karawang, Aries Purwanto.

Nuansametro.com - Karawang | Menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai dugaan kejanggalan dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Karawang, Aries Purwanto, memberikan klarifikasi tegas.

Aries menekankan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, termasuk kebutuhan BBM untuk operasional alat berat.

Kerja Sama Resmi dengan Beberapa SPBU

Aries menjelaskan bahwa seluruh pembelian BBM dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditunjuk oleh dinas.

“Kami bekerja sama dengan SPBU Pedes, SPBU Purwasari, SPBU Kalangsari, dan SPBU Labansari. Masing-masing SPBU memiliki peruntukan berbeda, baik untuk kebutuhan PUPR maupun BBWS,” jelas Aries saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/11/2025).

Pembelian Menggunakan SPK, Bukti Pembayaran Lengkap

Ia menambahkan, setiap transaksi BBM dilakukan melalui mekanisme yang jelas, yaitu penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) antara pihak dinas dan SPBU.

Menurutnya, pengawasan juga terus ditingkatkan melalui bukti pembelian seperti bill, struk, hingga pengecekan ampere meter saat pengisian BBM ke alat berat di lapangan.

“Kami siap jika harus menjalani pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Semua proses kami lakukan sesuai aturan. Kami percaya tim lapangan dan pihak SPBU menjalankan tugas sesuai prosedur,” tegas Aries.

Kebutuhan BBM Bersifat Insidentil

Sementara itu, Rohmat, salah satu pejabat PUPR Karawang, menambahkan bahwa kebutuhan BBM di lapangan kerap bersifat situasional.

“Kebutuhan BBM kadang bersifat insidentil, tergantung kondisi lapangan. Tidak selalu bisa dipatok jumlah pasti,” ungkapnya.

PUPR Karawang berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar, sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran tetap berada dalam jalur yang benar dan transparan.

• Kojek/Nupo