Aktivis Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji Siapkan Langkah Baru Ungkap Dugaan Korupsi

Foto : Pancajihadi Al Panji bersama Jurnalis Nuansametro.com.

Nuansametro.com - Karawang | Aktivis antikorupsi Pancajihadi Al Panji kembali bersuara lantang. Ia menuntut kepastian dari Polda Jawa Barat atas laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pembelian sepeda motor operasional sejumlah desa di Kabupaten Karawang.

Dalam keterangannya kepada jurnalis Nuansametro.com, Selasa (4/11), Panji mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menyurati Biro Wassidik dan Ditreskrimsus Polda Jabar. 

Menurutnya, langkah itu diambil untuk memastikan sejauh mana perkembangan laporan yang telah ia ajukan beberapa waktu lalu.

“Saya sudah diperiksa hampir lima jam di Mapolda Jabar sebagai pelapor sekaligus saksi. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lanjutan soal perkembangan kasus ini,” ujar Panji.

Panji menegaskan, dirinya tidak bermaksud mendesak penyidik untuk segera menetapkan tersangka, namun meminta transparansi dan kepastian hukum atas laporan yang sudah ia sampaikan.

“Saya paham proses hukum itu tidak bisa instan, apalagi menyangkut dugaan tipikor. Tapi saya sebagai pelapor juga berhak tahu apakah laporan saya ditindaklanjuti atau tidak. Apapun hasilnya nanti, saya siap mendukung Polda Jabar,” tegasnya.

Aktivis yang sudah malang melintang dengan urusan lapor melapor ini menilai, bahwa sikap terbuka dari aparat penegak hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Tidak berhenti di situ, Panji juga mengungkapkan tengah menyiapkan laporan dugaan korupsi baru yang rencananya akan ia tujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Meski enggan membeberkan detail kasus tersebut, Panji memastikan bahwa laporan itu berbasis kajian hukum dan bukti yang kuat.

“Saya tidak pernah asal lapor. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus melalui kajian matang. Saat ini saya masih melengkapi bukti dan berdiskusi dengan para praktisi hukum di Karawang,” ungkapnya.

Panji menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran publik, khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten Karawang.

“Saya hanya ingin keadilan ditegakkan dan uang rakyat tidak disalahgunakan. Itu saja,” pungkasnya.

Langkah Panji memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi cermin peran aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat.

Kini publik menunggu, sejauh mana Polda Jabar menindaklanjuti laporan yang telah masuk apakah benar-benar diproses atau berhenti di meja administrasi.