Warga Pertanyakan Transparansi Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Margaraharja Ciptamarga Jadi Sorotan

Foto : M. Tamami 

Nuansametro.com | Karawang | Sorotan tajam kini mengarah ke pengelolaan dana ketahanan pangan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margaraharja di Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta. Tokoh masyarakat setempat, M. Tamami atau yang akrab disapa A Tamami, angkat bicara dan mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk program tersebut.

Menurut A Tamami, hingga saat ini masyarakat tidak pernah menerima laporan resmi terkait penggunaan dana tahap pertama, yang disebut-sebut dipakai untuk menyewa lahan sawah. Begitu juga dengan pelaksanaan tahap kedua yang kini telah berjalan—semuanya dinilai tertutup dari publik.

"Katanya dana tahap pertama digunakan untuk sewa lahan sawah. Tapi hasilnya di mana? Siapa yang kelola, berapa pendapatannya, semua tidak jelas. Sekarang masuk tahap dua, tapi masyarakat tetap tidak diberi informasi," ujar A Tamami kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

BUMDes Dinilai Tidak Transparan

A Tamami menekankan, BUMDes sejatinya adalah lembaga ekonomi desa yang harus dikelola secara terbuka dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan malah menjadi ‘ruang gelap’ yang tak bisa diakses publik.

“BUMDes itu milik desa, bukan milik segelintir orang. Kalau pengelolaan dana publik saja tertutup, ini sudah melenceng dari semangat Undang-Undang Desa,” tegasnya.

Merasa ada kejanggalan, A Tamami menyatakan akan mengajukan permohonan informasi publik secara resmi kepada Pemerintah Desa Ciptamarga dan pengurus BUMDes Margaraharja.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 terkait pengelolaan BUMDes.

"Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak perlu takut dibuka. Kami warga punya hak untuk tahu ke mana uang rakyat digunakan,” tandasnya.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Ciptamarga maupun pengurus BUMDes Margaraharja belum memberikan tanggapan resmi. Namun, isu ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yang mulai mempertanyakan pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

“Kalau pengelolaannya bersih, kenapa harus risih?” tutup A Tamami.

Reporter: Kojek