 |
| Foto : papan proyek |
Nuansametro.com - Karawang | Pembangunan atau rehabilitasi makam Bupati Karawang di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, memicu gelombang kekecewaan di kalangan warga sekitar. Proyek senilai Rp 1,66 miliar yang dikerjakan oleh CV LATAANNSA itu dinilai kurang transparan dan mengabaikan nasib warga yang terdampak langsung.
Sulaiman, seorang petugas kebersihan makam yang juga merupakan warga sekitar, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui awak media pada Sabtu (11/10/2025).
Ia dan beberapa pemilik warung di sekitar area makam mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis apalagi kompensasi, meski bangunan tempat usaha mereka harus dibongkar demi kelancaran proyek.
"Ya Kang, saya dan warga lain sangat kecewa. Tidak ada pemberitahuan tertulis, tidak ada kompensasi. Kami sadar ini tanah negara, tapi apakah Bapak Bupati tidak punya hati nurani? Warung dan rumah dibongkar begitu saja tanpa biaya pindah. Kami hanya dikasih tahu secara lisan, lalu disuruh bongkar," ujar Sulaiman dengan nada kecewa.
Warga mengaku telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun dan merasa diperlakukan tidak adil dalam proses relokasi yang terjadi mendadak. Mereka berharap Bupati Karawang menunjukkan empati dan kebijakan dalam menangani nasib warga terdampak proyek ini.
"Kami hanya ingin sedikit perhatian dan keadilan. Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami juga manusia yang punya keluarga dan penghidupan. Jangan kami yang dikorbankan," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tuntutan warga dan polemik kompensasi tersebut.
Proyek Bernilai Miliaran, Warga Tak Diberi Santunan
Pembangunan makam bupati ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.665.778.000 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Ironisnya, dalam proyek semahal ini, tidak disiapkan dana kompensasi untuk warga yang kehilangan tempat usaha dan tempat tinggal.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah pembangunan yang bertujuan melestarikan sejarah, harus dilakukan dengan mengorbankan masyarakat kecil?
Warga berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Karawang, segera turun tangan meninjau ulang pendekatan proyek ini agar tidak mencederai rasa keadilan sosial.
• Red
0 Komentar