 |
| Foto : Makanan yang seharusnya bergizi untuk anak sekolah justru ditemukan dalam kondisi basi dan berbelatung. |
Nuansametro.com - Karawang | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali jadi sorotan setelah insiden memalukan terjadi di SDN Palumbonsari 3, Karawang Timur. Makanan yang seharusnya bergizi untuk anak sekolah justru ditemukan dalam kondisi basi dan berbelatung.
Kejadian pada Senin (20/10/2025) itu memicu reaksi keras dari Pemerhati Kebijakan Politik dan Pemerintahan Karawang, Asep Agustian, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Peradi Karawang. Ia menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi bentuk pelanggaran serius yang menodai nama baik program nasional Presiden Prabowo.
“Tutup dapur MBG ini! Anak bangsa dirugikan, sementara pihak pengelola justru mengambil keuntungan besar. Program Presiden Prabowo ini sudah dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Asep Agustian kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
Diduga Gunakan Pihak Ketiga, Langgar Aturan BGN
Sorotan tajam juga diarahkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibungur Sari, yang bertanggung jawab dalam pengolahan makanan MBG di wilayah tersebut.
Kepala SPPG Cibungur Indah, Mega Yulita Febrianti, mengakui pihaknya sempat menggunakan jasa katering pihak ketiga ketika staf internal sedang mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Namun, pengakuan itu justru memperkuat dugaan pelanggaran terhadap SK Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025, yang secara tegas melarang penggunaan vendor atau pihak ketiga dalam pengadaan, pengolahan, maupun distribusi makanan program MBG.
“SPPG harus bertanggung jawab. Tidak boleh memihak-ketigakan program ini. Itu jelas melanggar aturan nasional,” ujar Asep.
Pertanyakan Harga dan Transparansi Anggaran
Lebih jauh, Asep juga menyoroti kejanggalan soal harga makanan dalam program MBG yang disebut bernilai Rp10.000 per porsi.
 |
| Foto : Asep Agustian |
“Apakah benar makanan senilai itu pantas disebut bergizi? Kalau memang Rp10.000, ke mana anggarannya lari? Bupati harus menurunkan tim investigasi untuk mengaudit dapur ini,” tegasnya.
Indikasi Dewan Ikut Bermain
Tak berhenti di situ, Asep mengungkap dugaan lebih jauh: adanya anggota legislatif yang turut bermain dalam proyek MBG di Karawang.
“Saya tahu ada wakil rakyat yang ikut bermain. Apa gaji dan tunjangan tidak cukup, sampai ikut bisnis MBG juga? Seharusnya mereka mengawasi, bukan ikut menikmati proyek,” sindirnya tajam.
Hasil Sidak Dinkes: Dapur Tak Penuhi Standar
Kepala SDN Palumbonsari 3, Tuti Setiawati, membenarkan bahwa makanan yang dikirim memang sempat ditemukan dalam kondisi tak layak konsumsi. Beruntung, makanan tersebut langsung ditarik sebelum sempat dimakan siswa.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) Dinas Kesehatan Karawang menguatkan dugaan pelanggaran. Ditemukan bahwa SPPG Cibungur Indah belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025.
Terancam Sanksi Nasional
Kasus ini kini tengah dikaji oleh Badan Gizi Nasional. Jika terbukti melanggar SOP nasional, SPPG Cibungur berpotensi mendapat sanksi administratif berat, termasuk pencabutan izin operasi dan pengembalian dana program.
Asep Agustian menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara MBG di Indonesia.
“Jangan sampai program mulia Presiden Prabowo rusak gara-gara kerakusan segelintir orang. Ini tentang masa depan anak bangsa,” pungkasnya.
• Irfan
0 Komentar