Lindungi Santri, Tiga Kementerian Teken Kesepakatan Besar Perbaiki Bangunan Pesantren

 

Foto : Tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta. (Dok.Kemenag)

Nuansametro.com - Jakarta | Tragedi ambruknya bangunan musala di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Peristiwa ini menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi para santri di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk respon konkret, tiga kementerian hari ini menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren. Penandatanganan berlangsung di Jakarta dan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Langkah ini menandai komitmen baru pemerintah untuk meningkatkan keandalan bangunan dan kualitas lingkungan pesantren melalui kerja sama lintas sektor.

“Pesantren adalah aset pendidikan keagamaan terbesar di negeri ini. Jumlahnya mencapai 42.369, dan semuanya swasta. Karena itu, negara harus hadir memberikan perlindungan,” tegas Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya.

Nasaruddin menambahkan bahwa penguatan infrastruktur bukan sekadar soal bangunan fisik, tetapi wujud nyata perlindungan negara terhadap generasi muda yang sedang menuntut ilmu agama.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dengan cepat merespons insiden tersebut dengan penambahan anggaran dan arahan langsung untuk meningkatkan keamanan pesantren.

Pemerintah Siap Lakukan Audit dan Pemetaan Pesantren

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan mengambil peran teknis dalam mengevaluasi dan memperbaiki kondisi infrastruktur pesantren.

“Kami akan mulai dengan pemetaan dan uji sampling pada bangunan pesantren di berbagai wilayah. Fokus awal kami adalah 80 pesantren yang nanti akan kami laporkan ke Menteri Agama,” ungkapnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan memberikan pelatihan teknis dan pendampingan perizinan bangunan, termasuk panduan sederhana agar pengelola pesantren mampu memastikan keamanan konstruksi secara mandiri.

Langkah Strategis Menuju Keadilan Sosial

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi seluruh santri.

“Yang paling penting adalah rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita dalam proses belajar. Itulah makna keadilan sosial yang harus kita wujudkan,” ujarnya.

Tiga Fokus Utama Kesepakatan Kementerian:

1. Pertukaran data dan informasi pesantren yang berada di bawah binaan Kemenag.

2. Dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan.

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam acara penandatanganan ini sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri PUPR Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu dan Gugu Gumilar, serta Dirjen Pendidikan Islam Suyitno.

Dengan adanya sinergi antarkementerian ini, diharapkan tragedi serupa tidak lagi terulang. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan masa depan para santri anak-anak bangsa yang kelak menjadi penerus cita-cita Indonesia.

• Rls/Red