 |
| Foto : Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ist) |
Nuansametro.com - Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mendorong mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, untuk segera menyampaikan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Imbauan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Ia menegaskan bahwa lembaga antikorupsi siap menindaklanjuti setiap informasi atau data awal yang disampaikan masyarakat, termasuk dari tokoh nasional seperti Mahfud.
“KPK mengimbau masyarakat, termasuk Pak Mahfud MD, apabila memiliki informasi awal atau data terkait dugaan tindak pidana korupsi, agar segera menyampaikan laporan kepada kami melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Budi kepada awak media.
KPK Siap Tindaklanjuti dengan Bukti Awal yang Memadai
Budi menjelaskan, setiap laporan yang diterima KPK akan melalui proses verifikasi dan analisis secara menyeluruh. Laporan yang memenuhi unsur awal akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, baik melalui jalur penindakan, pencegahan, hingga koordinasi lintas lembaga.
“Semua laporan akan kami telaah secara komprehensif untuk melihat apakah terdapat indikasi pidana korupsi. Jika ya, KPK akan menentukan langkah strategis selanjutnya,” tambahnya.
Menurutnya, dalam beberapa kasus, laporan juga bisa diteruskan ke satuan pengawas internal instansi terkait untuk perbaikan sistem, jika belum masuk ranah pidana.
Dugaan Mark Up Biaya Proyek Whoosh: Selisih Tiga Kali Lipat
Sebelumnya, Mahfud MD menggemparkan publik setelah mengungkap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyoroti perbedaan signifikan antara biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia dan proyek serupa di China.
“Biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar. Ada selisih hampir tiga kali lipat. Ini harus diselidiki,” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Ia juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek strategis nasional tersebut untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut dan ke mana aliran dananya.
“Siapa yang menaikkan harga sampai tiga kali lipat? Ke mana aliran uangnya? Ini harus dibongkar, karena menyangkut keuangan negara dan kepentingan publik,” tegas Mahfud.
Proyek Strategis Nasional Harus Transparan
Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia. Namun, dugaan mark up seperti yang disampaikan Mahfud MD membuka kembali perdebatan soal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan megaproyek.
KPK menegaskan akan memberi perhatian khusus terhadap proyek-proyek besar yang menyedot dana publik dalam jumlah besar. Lembaga antirasuah ini juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proyek-proyek negara.
“Pengawasan publik sangat penting. Jika ada penyimpangan, kami mendorong semua pihak untuk melaporkannya. Kami akan bekerja berdasarkan data dan bukti, bukan asumsi,” pungkas Budi.
Saluran Pengaduan KPK
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau informasi terkait dugaan korupsi, KPK menyediakan beberapa kanal pengaduan resmi, seperti:
-
Website: https://www.kpk.go.id
-
Layanan telepon 198
-
Email resmi pengaduan
-
Kantor KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
0 Komentar