Ketua AMKI Karawang, Endang Nupo: "ASN Jangan Jadi Pemain Ganda, Publik Butuh Integritas Birokrasi"

Foto : Ketua AMKI kabupaten Karawang, Endang Nupo.

Nuansametro.com - Karawang | Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) kabupaten Karawang, Endang Nupo, angkat bicara terkait dugaan rangkap jabatan menjadi Pemimpin Redaksi di salah satu Surat Kabar yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) yang juga menjabat sebagai kepala bidang di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Karawang. 

Ia menilai, praktik tersebut tidak hanya mencederai etika birokrasi, namun juga berpotensi melanggar aturan kepegawaian yang berlaku.

“Seorang ASN yang masih aktif dan memiliki jabatan struktural di pemerintahan tidak seharusnya merangkap posisi lain yang menimbulkan konflik kepentingan, apalagi jika menyangkut posisi strategis. Ini bukan hanya soal pelanggaran administratif, tapi juga soal moralitas dalam menjalankan amanah publik,” tegas Endang Nupo, dalam pernyataan resminya, Rabu (2/10).

Endang menyoroti pentingnya ketegasan dari Bupati Karawang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menindak kasus semacam ini. 

Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Karawang.

“Publik perlu tahu siapa yang diberi amanah, dan apakah mereka bekerja sepenuhnya untuk kepentingan daerah. Kalau ASN bisa rangkap jabatan tanpa konsekuensi, bagaimana bisa kita bicara soal reformasi birokrasi?” ujarnya.

Lebih lanjut, Endang Nupo meminta adanya audit terbuka terhadap seluruh jabatan yang diemban oleh ASN tersebut, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih tugas dan fungsi. 

Ia juga meminta media dan masyarakat sipil ikut mengawasi persoalan ini secara kritis.

“Kami di AMKI akan terus mengawal isu ini, karena ini menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik di Karawang,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dari OPD yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, BKPSDM Karawang belum merespons permintaan klarifikasi dari nuansanetro.com. 

Sekretaris BKPSDM Gery Samrodi pun ketika dihubungi lewat telpon selulernya terkesan enggan untuk menanggapi kasus tersebut.

• Irfan