Warga Soroti Proyek Jalan di Pisangsambo, U-Ditch Miring, PUPR Bungkam

Foto : proyek saluran U-dith di Desa Pisang Sambo kecamatan Tirtajaya.

Nuansanetro.com - Karawang | Proyek peningkatan jalan di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari warga dan pemerhati infrastruktur. Pasalnya, hasil investigasi media menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pemasangan saluran U-ditch yang merupakan bagian penting dari sistem drainase di lokasi tersebut.

Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp 378.720.000,- ini dikerjakan oleh CV. Hikmah Saluyu Putra dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Berdasarkan informasi dari papan proyek, volume pekerjaan meliputi:

• Panjang 150 meter × Lebar 2,70 meter

• Panjang 20 meter × Lebar 3,50 meter

• Panjang 54 meter × Lebar 3,30 meter

Namun sayangnya, pelaksanaan proyek yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan kekecewaan. Di lapangan ditemukan kondisi saluran U-ditch yang miring, tidak rata, dan tidak terkunci dengan baik. 

Bahkan, sejumlah saluran tampak terendam air, menandakan bahwa tidak dilakukan pengeringan dan pembersihan dasar sebelum pemasangan, serta tidak adanya urugan pasir sebagai alas dasar, yang seharusnya menjadi prosedur standar teknis.

Warga dan Aktivis Kecewa

Salah seorang warga setempat berinisial J, saat ditemui di lokasi pada Sabtu (20/9/2025), membenarkan bahwa pekerjaan sudah berlangsung sekitar satu minggu terakhir. Namun, kualitas pekerjaan tersebut dinilai jauh dari harapan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPC NKRI Tirtajaya, Dede Kuncir, angkat bicara. Ia menyesalkan buruknya pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana rakyat tersebut.

“Seharusnya pekerjaan itu dikerjakan dengan baik. Ya, paling tidak harus sesuai RAB dan rapi. Jangan sampai U-ditch tidak rata, yang imbasnya nanti ke fungsi dan kualitas drainasenya,” tegas Dede.

Ia juga menambahkan bahwa pemasangan U-ditch seharusnya didahului dengan proses pengeringan dan menggunakan urugan pasir sebagai dasar untuk mencegah penurunan dan pergeseran beton.

PUPR Bungkam

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat sekitar. Mereka khawatir bila tidak segera ditindaklanjuti, proyek ini justru akan menjadi sumber masalah baru, seperti genangan air atau kerusakan jalan di kemudian hari.

Ironisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Dahlan, selaku Pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang, justru tidak memberikan tanggapan alias bungkam.

Tuntutan Evaluasi dan Pengawasan Ketat

Masyarakat mendesak agar pihak berwenang, termasuk Dinas PUPR dan Inspektorat Daerah, segera turun tangan untuk melakukan evaluasi serta pengawasan ketat terhadap proyek ini. 

Jika benar terjadi pelanggaran teknis, maka harus ada sanksi tegas kepada pihak pelaksana demi menjaga akuntabilitas dan kualitas infrastruktur di Karawang.

Peningkatan jalan dan pembangunan drainase adalah bagian dari pelayanan publik yang harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

“Kalau dibiarkan seperti ini, nanti yang rugi masyarakat. Fungsi drainase jadi tidak maksimal, jalan cepat rusak, dan air menggenang. Ini bukan soal estetika saja, tapi soal fungsi dan tanggung jawab,” pungkas Dede Kuncir.

• Kojek