Tudingan Tunjangan DPRD Sumut Dinilai Menyesatkan, KAPIR: Jangan Tutup Mata pada Proyek Mangkrak!

Foto : Wakil Ketua KAPIR, Rahmad Situmorang saat orasi diatas mobil komando saat unjuk rasa.

Nuansametro.com - Medan | Pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara kini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. 

Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) menilai narasi tersebut hanya menyajikan informasi sepihak dan justru berpotensi menyesatkan publik.

Wakil Ketua KAPIR, Rahmad Situmorang, menegaskan bahwa opini publik tidak seharusnya digiring hanya pada satu sisi permasalahan. Ia menyebut, transparansi harus bersifat menyeluruh, bukan dijadikan alat politik untuk menyerang pihak tertentu.

“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad dalam pernyataannya di Medan, Kamis (11/9/2025).

Tunjangan Pejabat OPD Dinilai Lebih Tinggi

Rahmad menyebutkan sejumlah data tunjangan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang nilainya jauh lebih besar dari anggota DPRD:

• Sekretaris Daerah Provinsi: Rp125 juta/bulan

• Asisten Sekda: Rp54 juta/bulan

• Tenaga Ahli Gubernur: Rp47,7 juta/bulan

Tak hanya itu, ia juga menyinggung besarnya tunjangan di lingkungan Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang selama ini luput dari sorotan publik.

“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan hanya potongan-potongan yang dipelintir demi agenda politik,” ujar Rahmad.

Serangan Balik: Proyek Mangkrak Era Wali Kota Juga Harus Diungkap

Lebih lanjut, Rahmad menilai bahwa pernyataan tokoh tersebut seperti upaya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Medan. 

Ia menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak dan menelan anggaran besar tanpa hasil yang jelas:

• Stadion Teladan yang dijanjikan menjadi ikon olahraga, tak kunjung selesai.

• Islamic Center yang terbengkalai tanpa manfaat konkret.

• Lampu Hias Jalan (lampu pocong) yang kontroversial dan dinilai tidak berdampak pada kesejahteraan warga.

• Basemen Lapangan Merdeka, yang kerap banjir dan tidak dapat difungsikan.

“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuduh pihak lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek masa jabatannya sendiri justru menyisakan tanda tanya besar,” sindir Rahmad.

Desakan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Usut Proyek Gagal!

Isu ini juga memicu reaksi dari kalangan aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang terjadi pada masa kepemimpinan tokoh tersebut.

“Kita tidak anti-kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun harus diusut,” tutup Rahmad Situmorang.

Publik Butuh Keterbukaan, Bukan Pengalihan Isu

Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi yang adil dan menyeluruh. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi publik, publik membutuhkan fakta lengkap—bukan narasi yang dibentuk demi kepentingan tertentu.

Reporter: RN