 |
| Foto : Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar secara tertutup. (Dok: Ist) |
Nuansanetro.com - Jakarta | Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar secara tertutup memanas usai terjadi kericuhan antarkader partai. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah kader mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah, bahkan beberapa di antaranya harus mendapatkan perawatan medis.
Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyayangkan peristiwa ini. Menurutnya, insiden tersebut mencederai semangat musyawarah yang seharusnya menjadi ruh utama forum tertinggi partai.
“Ini forum musyawarah, bukan ajang adu kekuatan. Sangat disayangkan, ada yang sampai terluka,” tegas Mardiono, Sabtu (27/9).
Mardiono mengungkapkan, sejak awal pelaksanaan Muktamar, sudah terlihat indikasi adanya kelompok yang ingin memaksakan agenda pribadi di luar mekanisme organisasi.
Ia menegaskan, PPP tidak akan tinggal diam dan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Kami memiliki rekaman CCTV yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” lanjutnya.
Palu Aklamasi Picu Ketegangan
Ketegangan memuncak usai forum Muktamar secara aklamasi menetapkan kembali Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP untuk periode 2025–2030.
Keputusan ini dipimpin langsung oleh pimpinan sidang Muktamar, Amir Usmara, yang menegaskan bahwa proses aklamasi telah sesuai dengan AD/ART partai.
“Palu aklamasi sudah diketuk sebelum kericuhan terjadi. Jadi keputusan Muktamar tetap sah dan mengikat,” kata Amir.
Namun, keputusan ini langsung direspons panas oleh sejumlah peserta yang tidak sepakat. Adu argumen berubah menjadi aksi saling dorong hingga menyebabkan kursi beterbangan dan beberapa kader terluka.
PPP Tetap Lanjutkan Agenda Muktamar
Meski diwarnai insiden, Mardiono memastikan Muktamar tetap berjalan hingga penutupan pada Senin, 29 September 2025. Seluruh agenda penting partai, termasuk pembentukan tim formatur dan pelatihan teknis, akan tetap dilanjutkan.
“Yang terpenting, agenda partai harus tetap berjalan. Kami percayakan proses hukum kepada aparat keamanan,” tegas Mardiono.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia menolak tegas segala bentuk tindakan inkonstitusional yang justru merusak citra partai dan demokrasi.
“Demokrasi harus dijalankan secara sah dan konstitusional. Jangan sampai kepentingan pribadi merusak mekanisme yang telah disepakati bersama,” pungkasnya.
Insiden ini menjadi peringatan serius bagi partai politik di Indonesia agar lebih mengedepankan musyawarah dan etika politik dalam forum-forum resmi.
PPP sebagai salah satu partai tertua di Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan dinamika internalnya dengan cara yang elegan dan sesuai hukum.
• NP
0 Komentar