 |
| Foto : Putra Agustian, S.H., C.L.A |
Nusnsametro.com - Karawang | Proses rekrutmen Pegawai Non-ASN di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Rengasdengklok tahun 2025 menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Karawang, khususnya warga di wilayah utara.
Alih-alih menjadi momentum untuk menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pelayanan kesehatan, proses rekrutmen ini justru menyisakan luka dan tanda tanya besar.
Antusiasme Tinggi, Harapan yang Terkubur
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, RSUD Rengasdengklok membuka pendaftaran rekrutmen Pegawai Non-ASN mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025.
Sambutan masyarakat luar biasa. Dalam waktu singkat, tercatat sebanyak 9.863 pelamar dari berbagai latar belakang profesi medis dan non-medis mendaftarkan diri.
Namun, euforia itu berubah menjadi kekecewaan massal ketika hasil seleksi administrasi diumumkan. Hanya 375 peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap awal, sementara ribuan lainnya menerima penolakan diduga tanpa disertai penjelasan atau alasan yang transparan.
Kritik Keras: "Peserta Dipaksa Tumbang Sebelum Berperang"
Salah satu suara keras yang mengkritik proses ini datang dari Putra Agustian, S.H., C.L.A., seorang auditor hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik di Karawang. Ia menyebut proses seleksi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat meritokrasi dan harapan masyarakat.
“Seharusnya rekrutmen ini menjadi kesempatan emas bagi putra daerah untuk mengabdi di tanah kelahirannya. Namun, harapan itu dipatahkan oleh sebuah sistem yang tidak transparan,” ujar Putra kepada wartawan pada Minggu, 7 September 2025.
Lebih jauh, Putra menyebut bahwa aroma “titipan” terasa sangat kuat dalam proses seleksi ini.
“Bagaimana tidak? Peserta dipaksa tumbang sebelum berperang. Belum ada tes atau wawancara, tapi nama-nama yang lolos administrasi sudah dirilis. Ini sangat janggal dan mencederai rasa keadilan,” tegasnya.
Gelombang Kekecewaan dan Potensi Gejolak Sosial
Rasa kecewa tidak hanya dirasakan oleh peserta yang gagal, tetapi juga oleh masyarakat umum yang menaruh harapan besar pada RSUD Rengasdengklok sebagai simbol pelayanan kesehatan di Karawang Utara.
Banyak warga mempertanyakan apakah proses seleksi benar-benar dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, atau sekadar formalitas untuk melegalkan daftar “titipan” yang telah ditentukan sebelumnya.
Putra Agustian memperingatkan bahwa jika isu ini tidak segera ditangani, potensi gejolak sosial bisa terjadi.
“Jika dibiarkan, ini bisa memicu gejolak sosial. Putra daerah merasa dikhianati di rumahnya sendiri. Pemerintah daerah harus turun tangan dan bertanggung jawab,” ujarnya lantang.
Tuntutan: Audit Independen dan Transparansi Total
Menyikapi situasi ini, berbagai pihak mulai mendorong dilakukannya audit independen terhadap proses rekrutmen tersebut. Mereka menuntut agar panitia seleksi membuka seluruh data dan mekanisme penilaian administrasi kepada publik, termasuk nama-nama panitia, kriteria penilaian, hingga bukti pengumuman yang transparan.
Sejumlah organisasi masyarakat dan tokoh daerah juga menyerukan agar Dinas Kesehatan dan pihak RSUD Rengasdengklok memberikan klarifikasi resmi, bukan hanya melalui rilis, tetapi juga dalam forum terbuka bersama perwakilan masyarakat.
Menggugat Keadilan, Menjaga Marwah Daerah
Bagi banyak masyarakat Karawang Utara, polemik ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan soal harga diri dan hak sebagai warga daerah. Mereka merasa bahwa kesempatan untuk berkontribusi di sektor publik telah direbut oleh sistem yang tertutup dan diduga tidak adil.
Sebagai rumah sakit yang berada di jantung Karawang Utara, RSUD Rengasdengklok seharusnya menjadi representasi kepercayaan publik, bukan pemicu kekecewaan.
Dalam situasi ini, harapan kini tertumpu pada keberanian pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas demi menegakkan keadilan dan memperbaiki sistem.
"Kisruh rekrutmen Pegawai Non-ASN RSUD Rengasdengklok tahun 2025 adalah alarm keras bagi seluruh instansi publik, bahwa kepercayaan masyarakat bukanlah hal yang bisa dibeli atau diabaikan. Jika tidak segera diselesaikan, luka ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih besar," tegas Putra.
Warga Karawang Utara sudah bersuara. Kini, giliran pemerintah untuk menjawab: apakah keberpihakan pada rakyat hanya sebatas slogan?
Reporter: Kojek
0 Komentar