PEKAT Indonesia Bersatu Desak Pengesahan UU Perampasan Aset

Foto : Sekretaris Jenderal DPP PEKAT Indonesia Bersatu (Pembela Kesatuan Tanah Air), H. Muhammad Milano Lubis, SH., MH.

Nuansametro.com – Jakarta | Sekretaris Jenderal DPP PEKAT Indonesia Bersatu (Pembela Kesatuan Tanah Air), H. Muhammad Milano Lubis, SH., MH., menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menjadi corong suara rakyat dalam mendorong pemerintah memberantas korupsi dan memperjuangkan kebijakan pro-rakyat.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat internal pengurus DPP PEKAT Indonesia Bersatu yang digelar pada Senin (8/9) di kantor sekretariat pusat, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut, para pengurus sepakat mendorong langkah konkret dalam mendukung program-program strategis pemerintah, terutama terkait urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Jadikan setiap kebijakan Presiden sebagai sandaran harapan rakyat. Kami hadir sebagai suara masyarakat, untuk terus mendorong penindakan tegas terhadap para koruptor demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama,” tegas Milano Lubis.

Ia menambahkan, masyarakat saat ini menantikan keberanian negara untuk merampas hasil kejahatan korupsi agar kekayaan negara benar-benar kembali untuk kemakmuran bersama.

Selain pemberantasan korupsi, PEKAT Indonesia Bersatu juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan ekonomi kerakyatan. Hal ini mencakup subsidi yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, serta pemberdayaan UMKM agar bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Hanya dengan kebijakan tegas dan pengesahan UU Perampasan Aset, harapan rakyat bisa benar-benar diwujudkan,” ujar Milano penuh semangat.

5 Bentuk Dukungan PEKAT Indonesia Bersatu untuk Pemerintah:

1. Pemberantasan Korupsi: Dukung pengesahan UU Perampasan Aset dan penguatan KPK.

2. Ekonomi Kerakyatan: Subsidi tepat sasaran, harga pangan stabil, dan UMKM diberdayakan.

3. Pembangunan Infrastruktur Merata: Khususnya di wilayah pelosok agar tidak terjadi kesenjangan.

4. Reformasi Birokrasi: Pelayanan publik dipercepat, bebas pungli, dan lebih transparan.

5. Kesejahteraan Aparat Negara: Guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri mendapat perhatian layak agar tidak terjerumus dalam korupsi.

Keluhan Masyarakat yang Menjadi Fokus Perhatian PEKAT:

• Harga kebutuhan pokok yang tidak stabil.

• Lapangan kerja belum merata di seluruh daerah.

• Biaya pendidikan masih dianggap mahal oleh masyarakat bawah.

• Akses kesehatan minim di daerah terpencil.

• Pungutan liar dan birokrasi yang berbelit.

• Ketidakadilan hukum masih dirasakan masyarakat.

• Kerusakan lingkungan akibat industri dan pertambangan.

Dengan sikap yang tegas ini, PEKAT Indonesia Bersatu menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus mengokohkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam perjuangan melawan korupsi musuh bersama bangsa.

"Kami bukan hanya pengkritik, tapi juga mitra kritis. Selama pemerintah berpihak kepada rakyat, PEKAT akan selalu berada di barisan terdepan mendukung,” tutup Milano.

Laporan: David Hardson S.