 |
| Foto : Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto, |
Nuansametro.com - Bandung | Menjelang pelantikan pejabat akademik di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, muncul harapan dan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat agar putra daerah mendapat tempat, selama memenuhi syarat profesionalisme dan kinerja.
Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto, menyuarakan pentingnya pelantikan pejabat dilakukan secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan di lembaga pemerintah seperti IPDN harus menjunjung tinggi asas meritokrasi.
“Kami berharap tidak ada unsur kedaerahan maupun kepentingan kelompok. Rotasi harus dilakukan berdasarkan kelayakan, kinerja, profesionalisme, dan proporsionalitas,” tegas Apip saat konferensi pers, Minggu (21/9/2025).
Meski demikian, Apip mengingatkan agar keberadaan IPDN di tanah Sunda tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, seperti prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, serta menghormati sesama dalam pengelolaan lembaga.
Apip juga menyatakan keyakinannya bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Rektor IPDN akan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, terlebih dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal konsisten membawa nilai-nilai kasundaan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami percaya, Rektor IPDN akan mempertimbangkan keberadaan putra daerah yang memiliki kinerja baik dan berjiwa profesional,” ujarnya.
Putra Daerah Lebih Memahami Kondisi Lokal
Dukungan senada juga datang dari tokoh masyarakat Jawa Barat, H. Rahmat. Ia menilai kehadiran putra daerah dalam jabatan strategis seperti rektor atau pejabat akademik IPDN sangat penting, khususnya dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat sekitar.
“Putra daerah lebih paham karakteristik, tantangan, dan kebutuhan lokal. Mereka bisa lebih efektif merancang kebijakan yang relevan bagi mahasiswa maupun masyarakat,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, pemilihan pejabat dari daerah asal juga bisa mengurangi kesenjangan psikologis antara institusi dan masyarakat. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta memotivasi generasi muda untuk berkontribusi di daerahnya sendiri.
“Dengan hubungan yang sudah terjalin, rektor dari daerah biasanya punya akses komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan pemda, terutama dalam program-program pembangunan berbasis kekuatan lokal,” tambahnya.
Kompetensi Harus Jadi Prioritas
Kendati demikian, baik Apip maupun Rahmat sama-sama menekankan bahwa kompetensi dan integritas tetap menjadi syarat utama dalam penunjukan pejabat IPDN.
“Jangan hanya karena putra daerah, lalu mengabaikan kemampuan. Profesionalisme, rekam jejak akademik, visi kepemimpinan, dan kemampuan membawa perubahan tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Rahmat.
Harapan untuk IPDN yang Lebih Maju dan Berakar
Dengan meningkatnya sorotan publik menjelang pelantikan pejabat IPDN, masyarakat Jawa Barat berharap agar IPDN sebagai institusi pendidikan tinggi kepamongprajaan tidak hanya menjadi pusat unggulan nasional, tetapi juga menjadi bagian yang menyatu dengan nilai-nilai lokal dan harapan rakyat di sekitarnya.
Sebagai lembaga pencetak calon pemimpin bangsa, IPDN diharapkan dapat menjadi contoh dalam hal transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam proses rotasi jabatan.
• Irfan Sahab
0 Komentar