 |
| Foto : DPRD kabupaten Karawang resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas sebagai respon atas tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Karawang. |
Nuansametro.com - Karawang | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas sebagai respons atas tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Karawang bersama masyarakat dalam aksi damai pada Senin (1/9).
Pernyataan tersebut diteken oleh Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., bersama para wakil ketua serta seluruh fraksi dalam rapat pleno yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Rabu (3/9). Ada enam poin utama yang menjadi garis besar sikap DPRD Karawang yang kini mendapat sorotan nasional.
6 Sikap Tegas DPRD Karawang:
-
Menolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI
DPRD Karawang menyatakan penolakan keras atas keputusan DPR RI menaikkan gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan dan insentif lain di tengah kesulitan ekonomi rakyat. DPRD mendesak agar kebijakan tersebut segera dibatalkan karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial saat ini. -
Menentang Perampasan Aset dan Beban Rakyat
DPRD mengecam kenaikan pajak yang membebani rakyat, serta utang negara yang terus meningkat. Mereka juga menyerukan kepada Kementerian ATR/BPN agar menjaga hak kepemilikan lahan rakyat, serta meminta Kementerian ESDM menghentikan pertambangan ilegal. -
Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran
DPRD menyuarakan kemarahan terhadap tindakan represif aparat, khususnya yang menyebabkan wafatnya mahasiswa Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa. Mereka menuntut proses hukum yang adil, transparan, dan tuntas. -
Menolak Undang-Undang Pro-Oligarki
Undang-undang yang dianggap berpihak pada kepentingan elit dan korporasi seperti Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI menjadi sorotan. DPRD Karawang menuntut pencabutan seluruh UU yang dinilai merugikan rakyat kecil. -
Desak Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Sosial
DPRD menekankan pentingnya lapangan kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan merata, serta jaminan sosial yang adil sebagai prioritas utama pemerintah. -
Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat
Dalam pernyataannya, DPRD menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud bila kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan elit politik, oligarki, atau kekuatan represif.
Ketua DPRD: Kami Berdiri di Pihak Rakyat
Dalam konferensi pers usai rapat, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menyatakan bahwa sikap ini adalah bentuk nyata keberpihakan lembaga legislatif terhadap rakyat.
“Kami di DPRD Karawang memahami keresahan masyarakat. Ini bukan sekadar pernyataan, tapi sikap politik yang tegas. Kami mendengar suara rakyat, kami perjuangkan aspirasi mereka,” tegasnya.
Endang juga menyatakan bahwa rekomendasi ini akan segera dikirimkan ke pemerintah pusat sebagai peringatan moral dan politik agar kebijakan nasional lebih pro-rakyat.
Disepakati oleh Tujuh Fraksi, Disambut Mahasiswa
Langkah DPRD ini mendapat dukungan penuh dari tujuh fraksi di Karawang: Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, PDIP, dan PKB. Mereka menyatakan sepakat bahwa enam poin tersebut merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat dan mahasiswa.
“Isu-isu yang digaungkan mahasiswa adalah perhatian kami juga. Aspirasi mereka sudah kami serap dan bahkan kami cetak dalam bentuk pamflet agar masyarakat luas tahu,” kata Endang.
DPRD Siapkan Forum Rakyat, Buka Pintu Aspirasi
DPRD Karawang juga memastikan akan membuka forum rakyat terbuka dalam waktu dekat, sebagai wadah diskusi antara masyarakat, mahasiswa, dan para pemangku kebijakan.
“Kami menunggu surat resmi dari masyarakat. Forum terbuka akan kami gelar dengan menghadirkan semua pihak, agar dialog berjalan adil dan terbuka,” tutup Endang.
Suara dari Karawang kini menjadi gema nasional—sebuah pesan keras bahwa rakyat butuh keadilan nyata, bukan sekadar janji politik. DPRD Karawang membuktikan bahwa ketika rakyat bersuara, wakilnya tak boleh bungkam.
• Red
0 Komentar